Menanti solusi bagi krisis perumahan

New Page 1 Oleh IRSAD SATI Wartawan Bisnis Indonesia Kalau angka backlog rumah dijadikan sebagai indikator kondisi perumahan, Indonesia bisa dibilang berada dalam krisis perumahan yang makin dalam. Perkiraan sejumlah pihak atas angka backlog (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah rakyat) hingga 2006 sudah mencapai lebih dari 9 juta unit. Suatu angka yang terus menunjukkan peningkatan, setelah klaim data sebelumnya hanya berkisar 4 juta unit hingga enam juta unit. Menurut Pusat Studi Properti Indonesia (PSPI), backlog penyediaan hunian untuk 2005 saja mencapai 834.147 unit. Untuk kebutuhan perumahan baru rata-rata mencapai lebih dari 800 ribu unit per tahun. Kalau dirinci lagi, masih ada rumah yang tidak layak huni sebanyak 13 juta unit dan permukiman kumuh perkotaan dengan luas lebih dari 54 ribu ha. Suatu kondisi yang semestinya mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, karena penyediaan rumah merupakan amanat undang-undang, dan bahkan bagian dari konsensus HAM atas hak warga negara terhadap negara. Bayangkan, dengan kondisi yang sedemikian parah, pemerintah hanya menyediakan anggaran subsidi perumahan rakyat sebesar Rp800 miliar pada tahun ini dan Rp500 miliar pada tahun lalu. Angka subsidi yang hanya mampu memberikan subsidi selisih bunga berkisar 3% per tahun kepada masyarakat berpenghasilan rendah, yang menjadi pembeli rumah sederhana sehat (RSh). Dengan anggaran sebesar itu, Kementerian Negara Perumahan Rakyat dituntut melakukan akrobatik untuk menaikkan daya beli masyarakat yang memang sudah sedemikian lemah. Keterbatasan anggaran itu sedikit banyak menumbuhkan kreativitas kebijakan pembiayaan di Kementerian Negara Perumahan Rakyat, seperti munculnya paket sewa beli, serta pembiayaan rumah swadaya melalui kredit mikro dan syariah untuk mengejar target masyarakat informal. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2005-2009, ditetapkan target pembangunan perumahan sebanyak 1,35 juta unit dalam kurun waktu 5 tahun itu. Target itu terdiri dari program pembangunan RS/RSh sebanyak 1,27 juta unit, rumah susun sewa 60.000 unit, dan rusun milik 25.000 unit. Pembiayaan Dalam perjalanan program perumahan itu, sampai hari ini, ternyata hanya Bank Tabungan Negara (BTN) yang peduli membiayai pengembangan perumahan rakyat. Berdasarkan data 2007, dari 107.816 unit yang dibiayai, terdapat 102.722 unit atau 95,28% atas pembiayaan BTN. Hanya 4,72% yang dibiayai melalui skema pembiayaan dari bank lain, yang terdiri dari puluhan bank kecil maupun besar. Kondisi tiga tahun sebelumnya bahkan lebih senjang lagi. BTN menguasai pembiayaan RSh hingga 97,44% dari total pembiayaan 2006 dan 97,98% dari total pembiayaan perumahan pada 2005. Boleh dibilang, hingga hari ini, hanya BTN yang secara konsisten memperlihatkan fokus pembiayaannya jelas-jelas diarahkan untuk RSh dan rusun. Memang sejumlah bank besar mencoba masuk dalam pembiayaan RSh sejak beberapa tahun belakangan. Namun, porsinya masih relatif kecil. Inilah kenyataan di lapangan, berbanding terbalik dengan wacana dan konsep di meja kerja pemerintah. Pemerintah, sebagai pemegang saham BTN, diharapkan dapat melakukan tindakan tepat untuk lebih mendorong pertumbuhan pembiayaan rumah sederhana. Salah satu pertimbangan yang paling masuk akal yaitu menetapkan BTN sebagai Bank Fokus di bidang pembiayaan perumahan. Namun, BTN harus dipersenjatai dengan kebijakan pemerintah untuk mendorong lembagalembaga yang mempunyai pendanaan jangka panjang seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) untuk memberikan dukungan. Kerja sama dengan institusiinstitusi pemilik modal tersebut akan menjadi salah satu solusi jitu bagi masalah program pembiayaan perumahan. Jamsostek, sebagai pengelola dana jaminan sosial pekerja, juga dapat memiliki program pembiayaan perumahan pekerja. Perusahaan asuransi dan dana pensiun juga dapat memiliki keterkaitan dengan program perumahan karyawan dan pekerja, selaku pengelola dana pensiun dan asuransi para pekerja itu. Kini, kalangan pemangku kepentingan sektor perumahan rakyat menunggu apa yang hendak diputuskan pemerintah. Serius tidaknya program perumahan rakyat pemerintah akan terlihat dari implementasinya. firsad.sati@bisnis.co.id)