Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Menpera Siapkan Cetak Biru Pembangunan Rumah Bagi Wong Cilik

30/05/2005
 
JAKARTA – Kantor Menteri Negara Perumahan (Menpera) akan menerbitkan cetak biru (blue print) pembangunan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah. Cetak biru pengembangan hunian bagi wong cilik itu rencananya dibuat setelah pejabat eselon satu di lingkungan kantor Menpera di lantik pekan depan. Menpera M Yusuf Asy’ari di Jakarta, Rabu (25/5), mengatakan, dalam penyusunan cetak biru tersebut pihaknya akan meminta masukan dari semua stakeholder perumahan termasuk perguruan tinggi. Menpera berharap dalam waktu paling lama du abukan, cetak biru itu sudah selesai. Hanya saja, lanjut Yusuf, penyiapan cetak biru dan pelaksanaan sejumlah pekerjaan lain tersebut masih menunggu keputusan penetapan anggaran bagi kantor Menpera. Karena merupakan kementerian baru, APBN 2005 belum menganggarkan dana untuk kementerian ini dan ini baru diusulkan oleh pemerintah sebesar Rp 3 triliun melalui APBN- Perubahan. “Kalau kita tidak punya dana, kan ga bisa mengundang orang,” ujar Menpera. Jika disetujui DPR, anggaran sebesar Rp 3 triliun itu diantaranya akan digunakan untuk subsidi rumah sederhana sehat (RSH), pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) dan penjaminan kredit mikro perumahan. Rusunawa akan memakan biaya paling besar karena semua biaya konstruksi ditanggung oleh APBN. Sedangkan tanahnya ditanggung oleh pemerintah daerah. “Rusunawa itu per unitnya tinggi, sekitar Rp 100-1n juta,” ungkap Menpera. Dengan telah ditetapkannya pejabat eselon I di lingkungan kantor Menpera, Menurut Yusuf, pihaknya kini mempunyai tim yang bisa bekerja secara lebih konkret dan komprehensif. Di antara pekerjaan yang tengah menunggu adalah penyiapan cetak biru (blue print) kebijakan perumahan nasional yang menyeluruh, baik untuk jangka pendek, menengah maupun panjang. “Sekarang kan menjadi lebih konkret, dan langsung terbagi. Tidak semua di pundak saya tidak seperti sebelumnya,” ujar Menpera. Yusuf menyebutkan, Senin (23/5) lalu, Presiden SBY telah menandatangani keputusan Presiden (keppers) tentang pengangkatan sepuluh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat. Melalui keppres ini, Presiden hanya meneguhkan nama-nama pejabat maupun posisi yang diduduku, yang sebelumnya telah ditetapkan dan diusulkan oleh tim penilai akhir (TPA). “Keppres untuk eselon I sudah ditandatangani oleh Presiden sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Selasa (24/5) baru saya terima di rumah. Susunan personelnya sama dengan yang diusulkan oleh TPA,” ujar Menpera. Sepulun nama yang telah ditetapkan TPA tanggal 28 April lalu adalah Noer Soetrisno (sebagai sekretaris Menpera), Syarifudin Akil (Deputi Pengembangan Kawasan), Iskandar Saleh (Depitu Pembiayaan), Zulfi Syarif Kotto (Deputi Perumahan Formal) dan Amin Roychani (Deputi Perumahan Swadaya). Sedangkan untuk posisi lima staf ahli Menpera, TPA menetapkan nama Aim Abdurrachim Idris, Toet Ariati Sussongko, Riptono Srimahodo, Endang Widayati dan Yunus Sulchan. Menurut Yusuf, para pejabat eselon I di kantor Menpera tersebut akan dilantik pekan depan. Setelah penerbitan keppres eselon I, Menpera berharap, keputusan atas struktur eselon II dan III juga akan segera dikeluarkan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Sebelum keputusan struktur ini terbit, menurut Yusuf, pihaknya belum bisa melakukan penunjukan personel. “Kalau kotak-kotaknya (tempatnya) belum ada, kita tidak berani menunjuk orang,” tegas Menpera. Petakan Persoalan Menanggapi rencana penyusunan cetak biru perumahan nasional tersebut, Sekjen DPP REI Teguh F Satria berpendapat bahwa secara prinsip, cetak biru itu harus mampu memetakan persoalan perumahan nasional beserta solusi yang bisa ditempuh. Ia mencontohkan, untuk jangka pendek, cetak biru itu harus mampu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi oleh Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR). Menurut mantan ketua DPD REI Jawa Barat ini, pemerintah harus memaparkan secara rinci persoalan seputar perizinan,pertanahan serta perpajakan, dan tentu saja beserta solusinya. Selain itu, pemerintah juga harus memaparkan strategi yang konkret agar GNSPR bukan hanya menjadi gerakan Menpera dan pengembang, tapi gerakan seluruh rakyat Indonesia. “Juga harus ditegaskan dalam blue print tersebut, siapa yang akan membangun rumah dan siapa yang akan membeli rumah yang telah dibangun,” ujar Teguh. Selanjutnya, untuk jangka panjang, menurut Teguh, pemerintah juga harus mengantisipasi kemungkinan pembangunan rumah susun di perkotaan. Pasalnya, tidak mungkin menyediakan perumahan terus mengandalkan pembangunan rumah sederhana sehat (RSH). “Ini harus dipikirkan karena tidak mungkin, misalnya, mereka yang bekerja di kawasan Kota (Jakarta), tapi tinggal di Purwakarta . Makanya regulasi mengenai rumah susun harus mulai dipikirkan,” kata dia.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130