Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Menunggu Payung Indonesian Bank Holding Company

21/12/2006
 
New Page 1 Gara-garanya Bank Indonesia (BI) menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Inti kebijakannya, setiap pemilik bank hanya dapat menjadi pemegang saham pengendali di satu bank umum di Indonesia. BI mengharuskan tiga hal.Pertama, pemegang saham pengendali (PSP) di sejumlah bank bisa menjual sebagian atau seluruh sahamnya di suatu bank ke pihak lain. Sehingga pihak yang bersangkutan hanya menjadi PSP ' di satu bank. Kedua, PSP bisa melakukan merger atau konsolidasi atas bank-bank yang sahamnya ia miliki secara mayoritas. Ketiga, PSP bisa membentuk perusahaan induk lewat badan hukum baru atau menunjuk salah satu bank yang dikendalikannya sebagai bank holding. Tujuan kebijakan ini untuk mendorong konsolidasi perbankan di mana perlu dilakukan penataan kembali struktur kepemilikan bank. Selain jumlah bank yang ramping, BI lebih mudah mengawasi. Alasan nonteknis penerapan PSP salah satunya adalah membatasi laju gerak perbankan swasta yang telah dikuasai investor asing di Indonesia. BI patut khawatir karena dalamjangka lima tahun belakangan ini serbuan investasi swasta di bank sangat gencar. Pemerintah, tadinya berharap mendapat keistimewaan, tidak lepas dari aturan PSP. BI dengan tegas menyatakan tidak ada perlakuan khusus (dalam hal penerapan opsi) bagi bank BUMN. Pemerintah menjadi PSP di Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN. Akibatnya, Kementerian BUMN kini sedang pusing mengkaji opsi yang akan dipilih. Apakah keempat bank itu akan digabung (merger), menjual sebagian saham pemerintah, atau membentuk perusahaan induk. Tidak ada pilihan yang mudah. Tiap opsi memiliki risiko, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sementara waktu kajian berjalan, BI meminta PSP harus sudah diterapkan paling lambat 2010. Desember tahun depan BI juga meminta tiap PSP menyerahkan rencana bisnis menciutkan kepemilikan. Setelah itu BI akan mengawasi tahapan-tahapan penerapan PSP hingga 2010. Yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi berupa larangan mengendalikan1 bank, larangan memiliki saham lebih dari 10 persen dan kehilangan hak suara atas jumlah kelebihan saham di atas 10 persen. Melepas saham Dalam dokumen "Telaah Awal Single Presence Policy dan Opsi-opsi bagi Bank BUMN" yang dipresentasikan Menneg BUMN Sugiharto beberapa waktu lalu, opsi menjual saham tidak dilirik. Menjual saham bisa dibilang divestasi dan pemerintah tampaknya alergi melakukan itu. Selain itu, pemerintah menilai menjual saham bank BUMN berarti menggadaikan peran bank BUMN sebagai salah satu motor penggerak ekonomi. Berdasarkan data BI Juni lalu, bank BUMN menempati urutan kedua di komposisi kredit nasional. Merger menjadi satu pilihan yang memungkinkan, BNI pernah ingin merger dengan BTN meski akhirnya ditolak. Fokus Bank Mandiri dan BNI hampir sama, yaitu menyasar ke korporasi. Meski BNI belakangan banting kemudi ke pembiayaan menengah. BRI dikenal dengan gurita cabangnya di berbagai daerah dan fokus ke usaha kecil.menengah. Sementara BTN, belum tergoyahkan sebagai merek dagang kredit perumahan. Menggabungkan empat bank ini menjadi satu dan kemudian hidup 'akur berdampingan dipastikan rumit. Padahal bila mergernya sukses, derajat perbankan nasional bakal naik kelas di tingkat regional. Tanpa merger posisi bank asal Indonesia dalam percaturan bank dengan aset terbesar di Asia Tenggara hanya nomor delapan. Sejumlah halangan menghadang opsi merger jadi kenyataan. Pertama dari sisi legalitas merger dinilai melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1999 tentang merger, konsolidasi, dan akuisisi bank. Dalam aturan ini ditetapkan, saat terjadinya merger dah konsolidasi, jumlah aktiva bank hasil merger atau konsolidasi tidak melampaui 20 persen dari total aset perbankan nasional. Sementara bila merger kesampaian, hingga Juni 2006 saja total aset bank BUMN telah menguasai 38 persen pasar nasional. Kedua, pemerintah harus menjadi pembeli siaga bila ada pemegang saham minoritas yang enggan berkongsi dan konsolidasi. Bila ini terjadi, terutama dalam RUPS, maka merger tidak dapat dilaksanakan. Holding Opsinya tinggal membentuk perusahaan induk. Ada dua strategi holding yang diinginkan pemerintah. Pertama,' menggunakan bank dengan aset terbesar (Bank Mandiri) sebagai holding membawahi BNI, BRI, dan BTN. Kedua, mendirikan BUMN baru bernama Indonesian Bank Holding Company (IBHC). Strategi pertama masih terbentur sejumlah masalah seperti urusan tingginya NPL Bank Mandiri, struktur perusahaan membingungkan, memerlukan pendanaan lewat penerbitan saham terbatas. Pada sisi lain, investor minoritas tak dapat menukar saham bank bawahan dengan saham bank induk. Bagaimana dengan strategi kedua? Membentuk IBHC dengan kedudukan keempat bank setara di dalam perusahaan induk. Keuntungan model ini adalah tercapai keinginan untuk membuat bank yang ukuran, diversifikasi usaha, skala, dan produk yang selama ini diinginkan. Pemerintah juga mengajukan strategi holdingyang kedua yaitu dengan membenr tuk strategic holding. Dalam skenario ini Bank Mandiri dipisahkan meski tetap berada di bawah IBHC. Sementara tiga bank lainnya dijadikan unit produksi yang independen. Kementerian BUMN sendiri tampaknya telah "sedikit' condong ke salah satu opsi yaitu perusahaan induk. Namun Menkeu Sri Mulyani sebagai pemegang saham dari keempat bank memilih sikap berhati-hati. Pengamat perbankan Dradjad H Wibowo menilai pemerintah cukup tepat memilih opsi perusahaan induk sebagai alternatif konsolidasi. Walau, opsi merger lebih pas meski membutuhkan proses yang rumit. Tetapi Dradjad lebih condong ke strategi holding kedua, dibawah IBHC.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130