Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Negara Harus Urus Perumahan Rakyat

14/03/2006
 
New Page 1 "Negara harus menjamin rakyat memiliki tempat tinggal yang layak huni." Emha Ainun Nadjib Budayawan YOGYAKARTA - Pembangunan perumahan rakyat tidak akan pernah berhasil mencapai target karena pengembangannya dilakukan secara parsial. Pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menjadi tugas negara dan bukan semata tanggung jawab pemerintah dan pelaku bisnis sektor ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang menjadi representasi 220 juta lebih rakyat Indonesia perlu membuat terobosan brilian agar persoalan ketersediaan rumah murah bagi MBR bisa terpenuhi. Salah satu cara yang bisa dilakukan MPR adalah mengupayakan kepada lembaga tinggi negara terkait agar keharusan negara menyediakan hunian murah bagi MBR dimuat dalam konstitusi. Di sisi lain, Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNPSR) yang diluncurkan pemerintah awal Maret 2004, perlu mendapat dukungan seluruh stakeholder perumahan. Berbagai kendala yang dihadapi pengembang untuk membangun RSH dan kesulitan konsumen memeroleh kredit pemilikan rumah (KPR) harus diminimalkan. Demikian rangkuman pernyataan budayawan Emha Ainun Nadjib, mantan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Siswono Yudohusodo, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukita saat berbicara pada BTN Talkshow menyambut HUT ke-34 Real Estat Indonesia di Yogyakarta, pekan lalu. Menurut Emha Ainun Nadjib, negara wajib menyediakan rumah bagi rakyatnya. Karena itu, kata dia, negara harus menjamin bahwa rakyatnya memiliki tempat tinggal yang layak huni. "Rakyat yang tak mampu secara finansial, harus disubsidi oleh negara. Kalau ada konstitusi yang menjamin rakyat memiliki rumah, siapa pun yang memerintah di negeri ini, tak masalah, karena politik perumahan dijalankan secara kontinu," ujar Emha. Emha menyebutkan, kebutuhan papan (perumahan) merupakan salah satu hak dasar manusia (basic needs) selain sandang dan pangan. Selain itu, rumah bukan hanya tempat bernaung orang dari hujan dan panas. "Rumah menjadi sarana sosialisasi dan aktualisasi manusia," ujarnya. Hidayat Nur Wahid menjelaskan, penyediaan rumah murah menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Penyediaan RSH, kata dia, tak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah. "Penyediaan hunian murah bagi MER juga seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat dan daerah, pengembang, dan instansi terkait lainnya," kata dia. Hidayat berharap, agar program GNPSR bisa terealisasi dan menjadi kebijakan negara, semua stakeholder perumahan harus menyapakan persepsi mengenai pentingnya penyediaan rumah murah bagi MBR. "Harus ada titik temu untuk mencari solusi mengatasi kendala pengembangan GNPSR, Kesulitan yang dihadapi pengembang dalam membangun RSH perlu ada jalan keluarnya," kata dia. Sebelumnya, saat meresmikan pengembangan 102 lebih RSH sejak GNPSR diluncurkan awal 2004 oleh 423 pengembang anggota REI di Perumahan Dinar Mas, Desa Meteseh, Kecamatan Tembalang. Kota Semarang, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pemerintah daerah, perbankan, dan instansi pemerintah mempermudah pengembang membangun rumah dan meringankan konsumen membeli RSH. (Investor Daily, 9/3). Menurut Perpres No 7/2005tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), pemerintah menargetkan pengembangan rumah selama 2004-2009 sebanyak 1,35 juta unit. Itu terdiri atas 1, 265 juta RSH, 60 ribu rumah susun sederhana sewa (rusunawa), dan 25 ribu rumah susun sederhana milik (rusunami). "Target ini tak akan tercapai jika tidak ada kemauan politik pemerintah dan seluruh pihak yang terkait dalam sektor ini," kata Enggartiasto Lukita. Menurut Siswono, target pemerintah yang sebenarnya ingin membangun 250 ribu RSH pertahun selalu tak tercapai. Ia menyebutkan, pengembang hanya sanggup membangun maksimal 100 ribu rumah. Banyak kendala yang mereka hadapi, seperti tingginya biaya perizinan, sulitnya pengadaan lahan, dan tidak adanya jaminan pengadaan listrik oleh PLN. "Karena itu, kita perlu membuat politik perumahan yang jelas. Tidak seperti sekarang, pengembangan rumah dibuat secara sporadis," katanya.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130