Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


PERUMAHAN RAKYAT

12/10/2005
 
Dibutuhkan Inpres Khusus JAKARTA, KOMPAS - Keinginan pemerintah mempercepat pembangunan perumahan nasional bakal tidak mulus. Alasannya, dukungan dari instansi terkait dan pemerintah daerah belum optimal. Bahkan, ada daerah yang menjadikan izin mendirikan bangunan dan lain sejenisnya sebagai sumber pendapatan sehingga memberatkan pengembang dan konsumen. "Untuk itu, dibutuhkan kebijakan khusus setingkat instruksi presiden guna mendorong semua instansi memberikan perhatian kepada penyediaan kebutuhan papan. Tanpa inpres, pembangunan perumahan nasional tetap kecil, yakni di bawah 150.000 unit atau 18,7 persen dari total kebutuhan 800.000 unit per tahun," kata Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Darmasetiawan Bachir di Jakarta, Selasa (11/10). Menurut dia, biaya pengurusan IMB rumah bersubsidi dikenakan sebesar Rp 20.000 per meter persegi atau sama dengan IMB pendirian rumah komersial. Akibatnya, untuk rumah tipe 21 biaya IMB sebesar Rp 420.000 per unit dan rumah tipe 36 sebanyak Rp 720.000 per unit. Biaya pengurusan sertifikat tanah yang dikenakan di setiap daerah tingkatdua (kabupaten/kota) juga bervariasi, minimal Rp 300.000. Selain itu, pengembang kesulitan mendapatkan listrik berkapasitas 450 volt ampere (VA). Beban biaya pada mulanya ditanggung pengembang. Setelah itu, dibebankan lagi kepada konsumen melalui peningkatan harga jual rumah. Belum direspons Kendati ada sejumlah daerah seperti di Kalimantan Timur di mana gubernurnya melarang adanya pungutan terhadap IMB, banyak juga daerah yang memungutnya. Beragamnya aturan seperti itu membuat iklim pembangunan perumahan nasional tak sehat. Karena itu dibutuhkan aturan setingkat inpres yang dapat mendorong, memayungi, dan mengikat semua pihak guna terlibat aktif dalam proses pemenuhan kebutuhan papan. "Sejak dua tahun lalu, kami telah meminta penerbitan inpres untuk percepatan pembangunan perumahan nasional. Akan tetapi, tidak direspons pemerintah. Hasilnya, hingga kini realisasi pembangunan perumahan nasional tak pernah mencapai target," ujar Darmasetiawan Bachir. Memang, lanjut dia, Menteri Negara Perumahan Rakyat M Yusuf Asy'ary telah berjanji untuk membenahi sejumlah regulasi yang menghambat percepatan pembangunan perumahan rakyat. Namun, janji itu tidak cukup kuat untuk menghentikan praktik yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. "Jika ekonomi biaya tinggi bisa ditekan, maka bukan hanya menolong pengembang, tetapi juga konsumen. Harga rumah bisa ditekan lebih rendah. Apalagi, ekonomi biaya tinggi bisa memakan ongkos hingga 10 persen dari total biaya pembangunan. Cara pandang seperti ini jarang timbul di daerah," ujar Bachir. Berdasarkan data yang diterima, selama Januari-September 2005 Bank Tabungan Negara (BTN) merealisasikan kredit sebesar Rp 4,1 triliun. Itu meliputi kredit sektor perumahan sebesar Rp 3,078 triliun, kredit pendukung perumahan Rp 851 miliar, dan kredit lainnya, termasuk kredit usaha kecil dan menengah, Rp 163 miliar. "Khusus kredit pemilikan rumah sederhana sehat yang menjadi program pemerintah telah direalisasikan sebanyak 53.221 unit atau senilai Rp 1,451 triliun," ujar Kepala Divisi Humas dan Hubungan Perusahaan Bank BTN Sri Handini.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130