Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


PT SMF gagal memahami kehendak pemangku kepentingan?

07/05/2008
 
New Page 1 Oleh Irsad Sati Wartawan Bisnis Indonesia Euforia pembentukan pasar sekunder pembiayaan perumahan (secondary mortgage financial/SMF) seolah tiba di titik antiklimaks. Padahal, praktik SMF sendiri baru mau dimulai, setelah lebih dari dua tahun disapih untuk kemudian bisa dimulai dalam industri pembiayaan perumahan. Masih kuat dalam ingatan kita, sistem pembiayaan itu lahir dari sebuah proses perjuangan yang begitu gigih dari kalangan pengembang, terutama Realestat Indonesia (REI), yang kemudian juga disokong oleh Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi), yang lahir kemudian. Spirit perjuangan itu menjalar ke Gedung Senayan melalui inisatif dari Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) beserta dengan Depanemen Keuangan, sehingga dicapailah kesepakatan membentuk PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). Depkeu menggelontorkan dana Rp1 triliun sebagai langkah awal beroperasinya perusahaan yang bergerak di pasar sekunder pembiayaan perumahan tersebut. Inti dari permufakatan di DPR hingga dibentuknya SMF, setidaknya mencakup beberapa hal. Pertama, mendorong perkembangan sistem pembiayaan perumahan rakyat, yang pada waktu itu identik dengan rumah sederhana sehat (RSh), tetapi kemudian bertambah dengan rumah susun sederhana milik. Proses pasar SMF diharapkan bisa mempermudah dan menyelaraskan sistem pembiayaan perumahan yang bersifat jangka panjang. Kedua, memberi daya dorong agar bunga kredit pemilikan rumah (KPR) bisa lebih rendah, karena pada waktu itu bunga KPR mencapai 12%-16%. Keberadaan SMF dibayangkan bisa menekan bunga hingga di bawah 10%, sehingga sama seperti yang dirasakan sejumlah negara tetangga yang telah menikmati bunga KPR di bawah 3% hingga 8%. Setidaknya, dua hal itu menjadi motivasi awal dari pembentukan SMF yang kemudian hari ini sudah menjelma menjadi realitas dalam organ PT SMF, sang pelaku tunggalnya. Banting setir Terakhir diketahui PT SMF terjun mendukung pengembangan KPR di sejumlah perusahaan pembiayaan (multifinance), yang selama ini idenriik dengan bisnis pembiayaan kendaraan bermotor, elektronik, hingga kartu kredit. Padahal, pada awal-awal berjalannya PT SMF sudah merintis kesepakatan sekuritisasi aset KPR dengan Bank Tabungan Negara yang nilai mencapai Rp500 miliar Sejauh ini, belum didapatkan alasan yang spesifik kenapa terjadi perubahan yang mendasar itu dalam rencana kerja BUMN SMF dalam kiprah awalya masuk dalam sistem pasar sekunder pembiayaan perumahan. Secara eksplisit, manajemen PT SMF mengatakan mereka memilih masuk ke multifinance terlebih dahulu karena ada kecocokan visi dan gagasan dengan lembaga keuangan nonbank tersebut. Akan tetapi, cocok bagi PT SMF belum tentu sesuai dengan harapan para pamangku kepentingan sektor perumahan rakyat. Coba kita membuat perbandingan terhadap keputusan yang diambil manajemen perusahaan baru pelat merah tersebut. Pertama, kalau kerja sama dengan multfinance itu serius menggarap pembiayaan perumahan bersubsidi, maka langkah awalnya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kemenpera untuk ikut program penyaluran kredit bersubsidi. Izin dan kesepakatan dengan Menpera diperlukan karena lembaga inilah pemegang wewenang pengelolaan dana program kredit perumahan bersubsidi yang dianggarkan dari APBN. Sejauh ini, perusahaan multifinance yang bekerja sama dengan SMF belum memiliki izin itu sehingga diragukan objek sasarannya bagi pembiayaan rumah bersubsidi. Kedua, ada ketetapan dari Menpera bahwa batasan suku bunga KPR komersial untuk program rumah subsidi ditetapkan BI Rate + 5%. Lalu dari formula besaran bunga itulah kemudian Menpera menetapkan besaran subsidi bunga berdasarkan golongan penghasilan. Untuk konsumen RSh ditetapkan golongan penghasilan tertinggi Rp2,5 juta dan rumah susun sederhana milik Rp4,5 juta. Kalau melihat kepada praktik besaran bunga pembiayaan yang berlaku dalam industri multifinance yang mencapai hingga 19%, akan sulit membuat tingkat bunga yang lebih rendah atau setidaknya setara dengan yang dipraktikkan Bank Tabungan Negara. Kalau BI Rate saat ini sebesar 8%, ketetapan bunga komersial untuk ikut program bersubsidi harus pada angka 13%. Sanggupkah multifinance menerapkan bunga pembiayaan sebesar itu dan bersaing dengan BTN yang menerapkan bunga justru lebih murah, pada kisaran 12%? Lalu seberapakah tingkat suku bunga yang akan disepakati oleh SMF dengan multifinance jika di tingkat penyaluran hanya boleh pada angka 13%. Inilah pertanyaan yang cukup substansial yang perlu mendapatkan klarifikasi agar arah yang telah diambil PT SMF dengan multifinance bisa dipertanggungjawabkan dan tidak melenceng dari motivasi awal dari pembentukan BUMN tersebut. Semua itu agar perjuangan yang panjang dan melelahkan dari para pemangku kepentingan tidak sia-sia dan SMF makin dekat di hati komunitas yang menjadi lingkungannya. (irsad.sati@bisnis.co.id)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130