Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pembebasan otomatis PPN rumah sederhana dikaji

12/06/2008
 
New Page 1 Bisnis Indonesia JAKARTA Kementerian Negara Perumahan Rakyat akan mengkaji kemungkinan pembebasan PPN rumah sederhana sehat (RSh) secara otomatis begitu harganya dinaikkan untuk menggenjot penjualan rumah bersubsidi tersebut. Menpera M. Yusuf Asyari mengatakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) rumah sderhana itu secara otomatis dapat dicantumkan dalam pasal tambahan peraturan Menteri Keuangan (PMK). "Kami akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Pasalnya bisa ditambahkan dalam PMK itu. Begitu harga RSh naik, secara otomatis PPN-nya juga bebas agar aturannya tidak perlu direvisi setiap tahun," katanya seusai rapat kerja dengan Komisi V DPR kemarin. Menpera mengakui banyak keluhan dari pengembang akibat keterlambatan pembebasan PPN itu setelah harga RSh naik dari Rp49 juta menjadi Rp55 juta per unit. Usulan tersebut sudah mendapat dukungan dari lembaga legislatif. Dalam salah satu kesimpulan rapat kemarin, Komisi V DPR mendesak Menpera untuk segera berkoordinasi dengan Departemen Keuangan agar membebaskan PPN rumah bersubsidi secara otomatis jika harganya dinaikkan. "Kami inginnya [aturan itu] tahun ini rampung, agar tahun depan tidak ada lagi penjualan rumah yang tertunda. Tetapi harus dikaji lagi aturan-aturannya," katanya. Sementara itu, anggota Komisi V DPR RI Enggartiasto Lukita mengemukakan pemerintah harus cermat dalam mem-buat kebijakan agar tidak kontraproduktif. Kebijakan menaikkan harga RSh selalu berbenturan dengan peraturan menteri keuangan mengenai PPN rumah. Terhambat aturan Enggartiasto mengatakan penjualan rumah bersubsidi juga terhambat maraknya aturan dan pungutan yang memberatkan pengembang yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen. Komisi V juga meminta Ke-menpera untuk membebaskan biaya bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk rumah di bawah Rp60 juta berlaku nasional. Selama ini, pungutan BPHTB tidak merata di daerah karena pemerintah kabupaten/kota dibolehkan memberikan batasan harga maksimal sesuai dengan kemampuan daerah. "Pungutan BPHTB yang beragam di daerah juga masih menjadi penghambat, undang-undangnya harus direvisi atau. membuat aturan turunan dari undang-undang," kata Enggartiasto. Pada kesempatan sama, Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria mengatakan batas maksimal biaya BPHTB bervariasi di beberapa kabupaten/kota di luar Jakarta mulai dari rumah seharga Rp30juta, Rp30 juta, Rp40 juta, dan Rp50 juta per unit. Biaya BPHTB itu terpaksa dibebankan kepada konsumen. Harga jual rumah sederhana yang ditetapkan pemerintah tersebut biasanya belum memasukkan biaya BPHTB. (20)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130