Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pemda Diminta Sediakan Tanah Buat RSH

16/11/2007
 
New Page 1 Didukung Bank BTN & Penyedia KPR Target RSH 2007 Bakal Terpenuhi Menutup tahun 2007 ini. Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) optimis bisa memenuhi target dari pembangunan Rumah Sederhana Sehat (RSH). SAAT ini realisasi RSH dan Rumah Susun Sederhana (Rusuna) telah melebihi dari 50 persen dari target dengan lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Target RSH tahun 2007 ditargetkan sebanyak 130.000 unit dan hingga akhir Oktober 2007 telah mencapai 60.000 unit yang sudah proses KPR. Selain itu ada 30.000 dalam proses verifikasi. Target yang diberikan setiap tahun oleh Kemenpera mengalami peningkatan. Tahun 2005 target pembangunan khusus RSH sekitar 40.000 unit dan tahun 2006 menjadi 60.000. "Peningkatan target ini juga sebagai bukti nyata kemampuan dari Kemenpera untuk memenuhi kebutuhan perumahan khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai dengan target," kata Deputi Perumahan Formal Kementrian Negara Perumahan Rakyat Zulfi Koto kepada Rakyat Merdeka, kemarin. Zulfi meyakini pemerintah bisa mencapai target karena dilihat dari tahun-tahun sebelumnya menjelang akhir tahun penyelesaian proyek perumahan RSH semakin meningkat jumlahnya. Sesuai dari pertemuan di akhir tahun 2006 lalu, lanjutnya, telah terdapat kesepakatan dalam hal pemberian KPR, pihak BTN (Bank Tabungan Negara) sanggup memberikan 100.000 KPR dan sisanya dipenuhi oleh bankbank lain seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia) dan BPD (Bank Perkreditan Daerah). "Walaupun dari APBNP belum turun hingga sekarang BTN tetap komit dengan janjinya menyediakan KPR untuk 100.000 unit RSH. Artinya, kesiapan bank penyedia KPR seperti BTN sangat mendukung sekali," terang Zulfi. Zulfi mengaku adanya berbagai hambatan dalam pembangunan RSH. Pertama, menyangr kut penyediaan tanah bagi RSH yang semakin terbatas yang me nyebabkan harga tanah semakin tinggi. Akibatnya, harga yang dipatok sebesar Rp 49 juta per unit dan untuk satu kavling tanah dengan harga dibawahnya sulit ditemukan di tengah kota. RSh, lanjutnya, hanya bisa dibangung di pinggiran kota. "Karena itu, kami mendorong pihak dari Pemda untuk dapat memberikan tanahnya secara gratis untuk pembangunan rumah bagi para PNS dan TNI Polri. Masalah rumah merupakan masalah otonomi untuk itu Pemda yang masuk dalam peta pembangunan RSH-hendaknya dapat membantu," ungkap Zulfi. Pemberian tanah oleh Pemda bagi pembangunan RSH secara gratis sebenarnya tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2004, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 tahun 2007. Sehingga seharusnya tidak ada alasan bagi Pemda yang termasuk daerah pembangunan RSH untuk tidak memberikan tanahnya secara gratis. Belum lengkapnya infrastruktur merupakan hambatan kedua yang ditemui dalam pembangunan RSH. Lokasi tanah yang berada jauh dari tengah kota membuat masuknya infrastruktur seperti listrik dan air bersih ke pemukiman RSH mendapatkan hambatan. Sulit masuknya berbagai infrastruktur mengurangi minat beli masyarakat terhadap RSH. "Otonomi yang telah diberikan kepada setiap Pemda seharusnya dapat membantu Pemda pusat dalam hal infrastruktur karena diakui Pemda pusat tidak mampu jika beban tersebut sepenuhnya ditanggung," kata Zulfi. Permasalahan terakhir yang dianggap cukup menghambat adalah sulitnya daya cicil masyarakat terutama MBR. "Kecilnya kemampuan MBR untuk mencicil atau menyewa RSH akibat dari banyaknya kebutuhan seharihari, terutama dengan besaran uang muka yang tidak sedikit. Untuk itu alangkah baiknya jika Pemda dari daerah yang terdapat RSH menyisihkan anggaran dalam APBD-nya untuk memberikan pinjaman lunak dengan jangka waktu cicilan panjang yang dapat memudahkan para PNS seperti yang dilakukan oleh Bapertarum dan Jamsostek bagi para anggotanya," jelas Zulfi. Kemenpera optimis dapat selalu memenuhi target yang ada walau diwarnai dengan berbagai hambatan yang ada. Salah satu permasalahan yang sekarang telah terselesaikan adalah masalah proses perizinan yang sering dikeluhkan oleh para pengembang.(Rakyat Merdeka) TYA
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130