Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pemerintah Harus Kerja Lebih Keras, Backlog Perumahan Capai 9 Juta Unit

12/02/2008
 
New Page 1 Bisnis properti terus menggeliat dalam beberapa tahun belakangan. Hal itu terlihat dengan maraknya pembangunan kondominium, apartemen, mal dan perumahan elit. Tapi, pembangunan itu tak sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang membutuhkan rumah bersubsidi. NEGARA sebetulnya pihak yang paling bertanggung jawab menyediakan hunian yang layak bagi rakyatnya. Akan tetapi, kemampuan pemerintah menyediakan rumah tak sebanding dengan kebutuhan akan rumah yang terus mengalami backlog (kesenjangan). Saat ini ketertinggalan pembangunan rumah diperkirakan mencapai lebih dari 9 juta unit. Setiap tahunnya, kebutuhan akan rumah sehat mencapai 800 ribu unit. Sementara, koalisi pengembang dan perbankan hanya sanggup menyediakan 100 ribuan unit. Alhasil, semakin banyak masyarakat yang antri menunggu 'jatah' rumah. Berbagai kendala klasik menghadang upaya pembangunan rumah bagi si miskin. Untuk bisa dijual dibawah harga Rp 50 juta, pengembang harus mencari lahan murah yang makin terbatas di daerah perkotaan. Lahan murah hanya ada di pinggiran kota yang masih kekurangan akses dan berbagai fasilitas. Belum lagi birokrasi perizinan yang berbelit-belit dan makan biaya besar karena pemerintah daerah tidak akomodatif. Rumah bersubsidi juga butuh dukungan institusi lainnya seperti PLN, PDAM, Telkom, Jamsostek, Taspen, YKPP Selain itu, para pengembang RSH sendiri kebanyakan berkocek tipis alias modal terbatas. Mereka banyak bergantung pada modal kredit. Belum lagi, kondisi calon debitur dari MBR kantongnya pun kembang kempis. Kondisi ini kerap menjadi masalah besar bagi pembangunan rumah. Pemerintah sendiri cukup berupaya mengejar ketertinggalan dengan menelorkan berbagai program kebijakan. Diantaranya, mencanangkan gerakan nasional pembangunan sejuta rumah (GN-PSR). Gerakan ini merupakan suatu tekad nasional yang mengharapkan keterlibatan semua komponen bangsa membangun rumah layak huni khususnya bagi MBR. GN-PSR lalu ditegaskan lagi dalam Target Pembangunan Perumahan dalam RPJM Nasional 2005-2009 sebanyak 1.350.000 unit. Rinciannya, RS/RSH dibangun 1.265.000 unit, Rusunawa 60.000 sarusun. Rusunami 25.000 sarusun. Menpera Yusuf Asy'ari mengklaim target RPJM sebanyak 1,260 juta rumah sampai dengan Oktober 2007 tercapai 50 persen. Realisasi KPRB Sederhana tahun 2004-2007 sudah tercapai 333.000 unit lebih. "Belum termasuk dari instansi lain serta KPR yang telah diverifikasi. Apabila ditambah program instansi lain seperti Departemen PU, Departemen Sosial, Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias jumlahnya bisa mencapai 508.000 unit. Ini belum termasuk KPR yang saat ini tengah diverifikasi bank pemerintah dan BUMN," kata Menpera. Pemerintah sendiri memang berupaya keras menggenjot sektor perumahan dengan berbagai gebrakan. Diantaranya, menghapuskan pungutan tidak resmi, mempercepat pelaksanaan sekuritisasi KPR, mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi khususnya perizinan, penyediaan sarana infrastruktur, penyediaan pembiayaan, perpajakan, dan sertifikasi tanah. Termasuk juga mengeluarkan kebijakan untuk mendorong lembaga-lembaga yang mempunyai pendanaan jangka panjang seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, Jamsostek. PERAN BANK Salah satu solusi masalah perumahan sebenarnya pada lembaga pembiayaan seperti bank. Baik untuk kredit modal ataupun KPR. Namun, mayoritas bank enggan mengurusi kredit RSH yang hanya Rp 50 jutaan buat MBR karena berisiko macet. Kalau tak bisa menyiasatinya, bisa cilaka karena naiknya NPL (non performing loans). Tak heran banyak bank menghindar. Lebih baik memberi kredit ke masyarakat kelas menengah dengan kredit Rp 150 juta keatas. Risikonya juga lebih kecil karena nasabahnya punya potensi bayar besar. Faktanya, bank-bank swasta nasional dan bank asing serta bank-bank BUMN selain BTN masih enggan menyediakan KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan kata lain, mekanisme pasar belum sepenuhnya memihak kepada MBR. Sebaliknya, perbankan nasional justru senang perang tanding menyalurkan kredit perumahan komersial yang harganya Rp 150 jutaRp 500 juta. Data menunjukkan posisi kredit pemilikan rumah dan kredit pemilikan apartemen komersial per Agustus 2007 mencapai Rp 86,27 triliun, tumbuh 26,4 persen atau Rp 18,03 triliun dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Tak ayal muncul tudingan tidak ada keberpihakan bank kepada rakyat kecil. Minimnya bank yang mau menyalurkan kredit untuk perumahan rakyat bersubsidi terlihat dari 132 bank umum yang beroperasi di Indonesia, praktis hanya satu bank, yakni Bank Tabungan Negara (BTN), yang tetap konsisten menyalurkan pembiayaan RSH. Padahal, rumah sejatinya merupakan kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang. Tanpa rumah, manusia bisa dikatakan belum hidup sebagai manusia. Kehidupan keluarga sebagai unit terkecil dari suatu bangsa jelas dibentuk di bawah atap rumah. Semakin layak tempat hunian, semakin berkualitas hidup keluarga tersebut. Keluarga yang berkualitas akhirnya membentuk kehidupan bangsa yang semakin baik. Di bawah atap rumah yang layak huni, anak-anak bisa belajar dengan baik menyiapkan masa depan untuk dirinya sendiri dan bangsanya. "Kalau konsisten membangun rumah bagi rakyatnya, pemerintah mestinya mendorong bank pelat merah membantu pembiayaan modal atau kredit rumah subsidi. Atau paling tidak,pemerintah punya bank khusus dan fokus pada pembiayaan perumahan seperti Bank BTN," sebut anggota Komisi VI DPR Syafrin Romas. BTN sendiri sejauh ini, tetap fokus ke perumahan yang dimulai sejak 1976. Hingga akhir 2007 lalu, BTN menyalurkan KPR Bersubsidi 1,93 juta unit senilai Rp. 20,67 triliun. Khusus tahun 2007 telah menyalurkan 102.722 unit dengan nilai Rp.3,84 triliun. Tahun 2008, BTN lebih optmis lagi dengan meningkatkan dana sekitar Rp 3,4 triliun untuk membiayai 125.000 RSH. Staf Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Pungky P Wibowo, mengakui perlunya bank yang telah fokus pada sektor tertentu seperti pembiayaan perumahan tetap berjalan mendukung perekonomian. Menurut Pungky, tingginya penyaluran kredit BTN hingga mencapai 90 persen yang hampir seluruhnya untuk kredit perumahan membuat BTN sudah bisa mendapatkan tempat sebagai bank yang sudah fokus di bidang perumahan. (Rakyat Merdeka)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130