Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pemerintah Masih Membutuhkan Bank Perumahan

19/11/2007
 
New Page 1 JAKARTA-Pemerintah masih membutuhkan bank perumahan yang sanggup menyalurkan kredit bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Hal ini karena selama ini pasar tersebut masih sulit dipenuhi perbankan nasional. "Apabila bank perumahan yang ada saat ini dihilangkan maka pembiayaan diserahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya," kata analis ekonomi BTN, Sasmaya Tuhuleley dalam bincang bisnis yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat (Forwapera) di Cimacan, Jawa Barat, akhir pekan lalu. Menurut Sasmaya, persoalannya apabila diserahkan kepada mekanisme pasar maka perbankan nasional umumnya sulit untuk masuk ke pasar tersebut sehingga segmen inilah yang kemudian diisi Bank Tabungan Negara (BTN). Ia mengatakan, sebenarnya untuk membiayai kredit pemilikan rumah (KPR) bagi masyarakat berpendapatan rendah akan memberi keuntungan kepada perbankan mengingat peminatnya sangat besar sehingga resiko dapat ditekan. Menurutnya, kengganan perbankan masuk di sektor perumahan dengan KPR kurang dari Rp 100 juta sebenarnya dapat diatasi apabila PT Sarana Multigriya Finansial yang berdiri sejak 2005 segera beroperasi. Selama ini perbankan besar di luar BTN enggan masuk ke pasar KPR kriteria menengah ke bawah akan membuat kinerjanya tidak efisien, akan tetapi melalui sekuritisasi aset yang dilaksanakan PT SMF kendala tersebut sebenarnya dapat di atasi. "Melalui pola ini dana KPR yang tersedia akan lebih murah karena adanya sumber dana besar dari pasar modal, kemudian sebagai dampak ikutannya akan memunculkan lembaga pembiayaan perumahan non bank," jelasnya. Akan tetapi untuk menciptakan pola demikian, sambungnya, sebenarnya tidak mudah karena seperti di Malaysia membutuhkan waktu 14 tahun sampai sistem sekuritisasi aset KPR berjalan di pasar, sementara Indonesia baru dua tahun. Sementara menurut pengamat properti Panangian Simanungkalit, belum tertariknya perbankan masuk ke sektor ini disebabkan belum adanya kebijakan yang terkoordinasi di tingkat pemerintah. "Masing-masing mengembangkan egonya sehingga program yang seharusnya untuk kepentingan rakyat tidak berjalan. Sebagai contoh kebijakan Bank Indonesia yang terlepas dari pemerintah," ujarnya. Akibatnya seperti Bank Nasional Indonesia (BNI) yang rasio pinjaman, terhadap deposito (Loan to Deposit Ratio, LDR) hanya sekitar 50 persen, di banding BTN yang sudah mencapai 98 persen. "Gambaran ini menunjukkan belum ada kebijakan perbankan yang jelas. Akibatnya muncul isue-isue merger atau akuisisi. Padahal jelas-jelas keberadaan bank fokus tetap dipertahankan apabila kebutuhan papan masyarakat ingin dipenuhi," ujarnya. Padahal keberadaan BI sebagai otoritas moneter sangat diharapkan apabila ada kebijakan pemerintah yang membahayakan program perbankan yang ditujukan kepada masyarakat luas. ant/fir
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130