Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pemerintah Minta Dispensasi

25/09/2007
 
Untuk BUMN Perbankan RENCANA Bank Indonesia menerapkan kebijakan kepemilikan tunggal atau Single Presence Policy (SPP) awal 2008 dinilai memberatkan BUMN perbankan. Sebagai perusahaan milik negara, bank-bank tersebut idealnya bisa dikecualikan dari aturan tersebut. Menteri BUMN Sofyan Djalil mengemukakan pemerintah tetap akan meminta dispensasi untuk bank-bank BUMN atas aturan SPP. Kita lihat nantilah, kita akan minta dispensasi oleh BI mengenai SPP untuk bank-bank BUMN," jelasnya di Jakarta, kemarin. Dalam aturan SPP mengharuskan pemegang saham yang sama melakukan konsolidasi terhadap bank-bank miliknya. Setidaknya terdapat tiga opsi dalam kebijakan tersebut. Pertama pembentukan induk perusahaan (holding company) yang membawahi bank-bank lainnya. Kedua, merger dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan yang ada dan membentuk satu perusahaan baru. Ketiga, akuisisi dengan menggabungkan perusahaan-perusahaan yang ada pada satu perusahaan lama. Pemerintah sendiri, memiliki 4 bank BUMN yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Dari tiga opsi tersebut, opsi pembentukan induk perusahaan merupakan opsi yang paling mungkin untuk BUMN perbankan. Namun demikian, opsi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit karena tidak adanya insentif pajak. Dirut BTN Kodradi mengemukakan bahwa harus ada pengecualian untuk bank-bank milik negara dalam penerapan aturan SPP tersebut. "Negara ini masih membutuhkan bank-bank yang fokus untuk mengurusi hal-hal tertentu. Seperti BTN mengurusi perumahan rakyat. Karena itu, BI setidaknya harus mempertimbangkan pengecualian bank-bank milik negara. Kepemilikan di sektor perbankan sangat penting bagi negara," paparnya. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) Sigit Pramono mengatakan, jika langkah pengecualian aturan SPP oleh BI tidak diberikan, ada kemungkinan pemerintah membentuk bank induk (holding) untuk bank-bank BUMN. "Konsolidasi bank-bank BUMN mesti memperhatikan risiko, pengalaman selama ini, upaya penggabungan dua bank saja bukan hal yang mudah direalisasikan," katanya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Xl DPR RI, kemarin. Sigit menilai saat ini pemerintah telah menyiapkan opsi pengecualian kepada Bank Indonesia atas ketentuan kepemilikan tunggal. "Kebijakan itu memang kurang fair bagi pemerintah yang memiliki empat bank sebelum aturan itu diberlakukan," tegasnya, (iw)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130