Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pemerintah Operasikan SMF April 2005

15/02/2005
 
JAKARTA (Media): Pemerintah akhirnya segera mengoperasikan sistem pembiayaan jangka panjang untuk perumahan (secondary mortgage facility/SMF), setelah Presiden menandatangani peraturan presiden (perpres). "Dengan telah ditandatanganinya perpres, berarti SMF dapat dioperasikan pada kuartal I (April) 2005," kata Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy'ari, Sabtu (12/2) lalu. Menurutnya, dari sisi alokasi dana yang terkumpul untuk SMF saat ini tercatat Rp2,5 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp1 triliun. Sisanya berasal dari dana Jamsostek yang menyatakan sanggup mengucurkan dana sebesar Rp1,5 triliun. Yusuf mengharapkan dengan segera diberlakukan SMF tersebut akan mendukung program pemerintah dalam upaya membangun 225 ribu unit rumah sederhana sehat bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang menjadi bagian dari program sejuta rumah Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam rangka persiapan SMF, katanya, Kementerian Perumahan Rakyat kini tengah menyiapkan persepsi yang sama agar pasar primer perumahan dapat lebih efisien, di antaranya agar pemda tidak memungut biaya IMB (izin mendirikan bangunan) yang terlalu mahal. Selain itu juga, bersama-sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) tengah menyiapkan mekanisme untuk mempercepat proses sertifikasi dengan biaya yang lebih murah. "Rencana penyederhanaan prosedur sertifikasi telah dipersiapkan, namun sampai saat ini belum sempat bertemu dengan Kepala BPN karena masih mengurusi perumahan rakyat di Aceh dan Sumut," kata Menpera. Pola pendanaan jangka panjang perumahan melalui secondary mortgage facility (SMF) memang harus segera direalisasikan untuk mewujudkan program sejuta rumah, mengingat konsepnya telah dirancang sejak lama sehingga sebenarnya saat ini sudah siap diwujudkan. Selama ini pendanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) belum optimal, karena perbankan terkendala masalah mismatch, akibat menggunakan sumber-sumber dana jangka pendek seperti tabungan. Sementara itu, menurut seorang pejabat yang diperbantukan di Kantor Menpera, Syarifuddin Akil mengungkapkan, dari nota kerja sama (MOU) yang ditandatangani pada 2004 sebanyak 179 ribu unit rumah, namun yang berhasil direalisasikan baru 75 ribu unit. Sedangkan kekurangannya untuk memenuhi target 225 ribu unit akan diupayakan melalui MoU baru, di antaranya dengan Bapertarum untuk rumah PNS, rumah TNI/Polri, dan Jamsostek untuk rumah pekerja. "MoU baru itu baru akan dikejar setelah struktur organisasi di lingkungan Kantor Menpera terbentuk," kata Akil. Seperti diketahui, pengoperasian pola pembiayaan perumahan melalui SMF terganjal belum tuntasnya pembahasan peraturan pemerintah (PP) tentang lembaga yang mengoperasionalkan mekanisme pembiayaan tersebut. Selain mengandalkan SMF, pembiayaan pembangunan rumah sederhana juga dilakukan perbankan. PT Bank Tabungan Negara menyatakan kemampuannya menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk 75 ribu unit rumah sederhana pada tahun ini. Jumlah tersebut lebih tinggi dari pencapaian 2004 yang tercatat lebih dari 68 ribu unit. Direktur Utama BTN Kodradi menjelaskan, selain itu pada 2005 alokasi nilai KPR BTN juga ditingkatkan mencapai Rp1,73 triliun. Menurutnya, jumlah 75 ribu unit rumah sederhana itu meliputi rumah subsidi dan nonsubsidi. Mengenai jumlah rumah subsidi masih menunggu alokasi APBN 2005 dari pemerintah. Penyaluran dana subsidi dari pemerintah itu tidak dapat terburu-buru, karena dikhawatirkan salah sasaran. Sasaran penerima dana subsidi adalah masyarakat yang berpenghasilan kurang dari Rp1,5 juta per bulan. Total kredit BTN yang akan disalurkan pada tahun ini mencapai Rp4,08 triliun, sebanyak 90% di antaranya ditujukan untuk KPR dan kredit yang terkait perumahan, misalnya kredit konstruksi untuk pengembang. Sejauh ini BTN berhasil menekan biaya operasional, meskipun debitur yang ditangani sangat banyak, untuk rumah sederhana saja kredit yang disalurkan dialokasikan untuk membangun 68.750 unit rumah dengan nilai Rp1,73 triliun. Sedangkan bank lain mungkin Rp1,5 triliun tetapi untuk satu debitur. Secara umum kebutuhan total pendanaan perumahan pada 2005 adalah Rp18,2 triliun. Dana tersebut diproyeksikan bersumber dari APBN Rp3,02 triliun. Sisanya sebesar Rp15,18 triliun akan diupayakan dari sumber non-APBN seperti perbankan, Bapertarum-PNS, Jamsostek, YKPP, dana masyarakat dan SMF. Dana yang dialokasikan pada APBN 2005 sebesar Rp698 miliar. Sedangkan sisa dari non-APBN yang telah disepakati sebesar Rp3,75 miliar. (Ant/E-3)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130