Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pemerintah minta perlakuan khusus bagi bank BUMN

02/07/2007
 
Oleh M. Munir Haikal Bisnis Indonesia. JAKARTA: Kementerian BUMN memastikan akan meminta perlakuan khusus kepada Bank Indonesia untuk empat bank BUMN, yaitu PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Tabungan Negara, dari penerapan ketentuan kepemilikan tunggal. Sekretaris Menneg BUMN Muhammad Said Didu menjelaskan seharusnya ada perlakukan berbeda dalam penerapan kebijakan ini terhadap entitas bisnis yang dimiliki oleh negara dengan entitas bisnis swasta. "Yang memiliki bank BUMN adalah negara melalui kementerian BUMN. Pemegang saham ini merepresentasikan sekian ratus juta penduduk Indonesia sehingga penerapan kebijakan kepemilikan tunggal tidak tepat untuk diterapkan kepada bank-bank BUMN," ujarnya, kemarin. Artinya, tegas dia, Bank BUMN yang sudah ada tetap berdiri sendiri dengan segmennya masing-masing dan dimiliki sahamnya oleh kementerian BUMN. Dia menuturkan kebijakan yang akan diambil oleh kementerian BUMN akan dibicarakan dulu dengan BI. "Kami rasa kementerian BUMN perlu membentuk perusahaan induk bank BUMN." Semula, kementerian BUMN menyiapkan dua opsi menyangkut kepemilikan sahamnya di sejumlah bank berupa penyiapan satu bank induk serta mendirikan perusahaan baru sebagai holding company bank BUMN. Pemerintah sebenarnya memiliki empat pilihan menyikapi keluarnya aturan bank sentral mengenai kepemilikan Peraturan Bank Indonesia No. 8/16/PBI/2006 tentang Kepemilikan Tunggal. Namun, dua pilihan berupa pelepasan saham mayoritas serta opsi merger dan konsolidasi dinilai pemerintah belum menjadi pilihan terbaik karena tekanan nuansa politis yang kuat dari berbagai pihak. Kebijakan kepemilikan tunggal mengikat para pemegang saham pengendali yang memiliki lebih dari satu bank. Para pemegang saham wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada pihak lain sehingga tinggal memiliki satu bank. Bank campuran, bank asing dan pemilik bank konvensional yang juga mengendalikan bank syariah dikecualikan dari ketentuan kepemilikan tunggal (single presence policy/SPP) itu. PBI No. 8/16/PBI/2006 tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia memungkinkan adanya kelonggaran penundaan pilihan opsi yang diambil pemegang saham pengendali. BI memberikan batas waktu akhir Desember 2007, pemegang saham pengendali wajib menyampaikan rencana bisnis terkait kepemilikan saham mereka di sejumlah bank. Pada 2010, hanya ada satu pengendali untuk satu bank. Beri insentif bagi bank-bank yang melakukan merger, BI menyediakan sejumlah insentif al ganjaran status, bank devisa otomatis, kelonggaran 1% giro wajib minimum selama 12 bulan, perpanjangan waktu penyelesaian pelampauan BMPK akibat merger, kemudahan izin pembukaan kantor cabang, serta penggantian biaya konsultan due dilligence maksimal Rp l miliar. Sementara Deputi Gubernur Bank Indonesia Muliaman D. Hadad mengatakan aturan kepemilikan tunggal merupakan kebijakan yang berlaku kepada seluruh pemegang saham pengendali baik pemerintah maupun institusi lainnya. Namun, dia menyebutkan PBI tentang kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia memungkinkan adanya kelonggaran penundaan pilihan opsi yang diambil pemegang saham pengendali. (Fahmi Achmad) (munir.haikal@bisnis.co.id)  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130