Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Penerbitan Inpres Perumahan dekati kenyataan

03/04/2006
 
New Page 1 Oleh IRSAD Bisnis Indonesia JAKARTA: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyetujui penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat untuk mengatasi semua masalah yang menjadi penghambat bagi pengembangan perumahan selama ini. Menpera M. Yusuf Asy'ari mengatakan secara prinsip Kepala Negara menyetujui penerbitan inpres soal percepatan pembangunan perumahan guna memenuhi kebutuhan perumahan bagi rakyat yang jumlah masih masih besar. Dia menjelaskan sejumlah persoalan yang akan dijawab dalam payung hukum a.l. perpajakan dan retribusi, pertanahan, pembiayaan, dan subsidi biaya yang akan diseragamkan di seluruh daerah. Saat ini, tuturnya, terkait dengan rencana penerbitan inpres itu masih dalam pembahasan Pemerintah terkait dengan inventarisasi masalah-masalah yang perlu mendapatkan perhatian dalam Inpres yang mau diterbitkan tersebut. "Kami masih mencari masukan dari berbagai pihak, kira-kira apa saja yang akan perlu di tengah dengan inpres itu. Atau juga masih ada ruang untuk mengkaji apakah perlu produk hukum yang lebih dari Inpres itu sendiri. Inilah yang kini kami bahas," katanya di sela-sela pameran rumah murah di Jakarta akhir pekan lalu. Yusuf mengatakan belum bisa menyebutkan kapan inpres itu akan diterbitkan tapi yang jelas Presiden telah menyetujuinya, sehingga sekarang sangat tergantung dengan proses pembahasan yang secara sektoral berada di bawah Menpera. Terkait dengan isi Inpres, katanya, diupayakan bisa menjadi solusi bagi masalah-masalah yang menghambat sektor perumahan selama ini, yaitu soal perpajakan dan retribusi, pertanahan, pembiayaan dan subsidi biaya. Selama ini, tuturnya, masalah perpajakan dan restribusi menjadi momok dalam pengembangan perumahan rakyat sehingga membebani biaya pengembangan perumahan hingga mencapai 30%. Hal ini, lanjutnya, termasuk biaya tidak resmi dan berbagai retribusi daerah yang mesti dikeluarkan pengembang agar proyek perumahan bisa jalan. . "Dengan alasan PAD [pendapatan asli daerah], kini daerah menerapkan berbagai bentuk retribusi, sehingga beragam pungutan mesti dihadapi pengembang di daerah," katanya. Terkait dengan pembiayaan, Menpera menekankan bahwa persoalan komitmen perbankan untuk mendukung pembiayaan perumahan perlu dipertegas dan diperjelas karena selama ini lebih banyak di tataran kesepakatan saja. Masalah ini, menurut dia, perlu mendapatkan jawaban dalam Inpres agar kendala skim pembiayaan bisa di atasi. Rumah murah Yusuf mengimbau kepada pengembang untuk memberi perhatian yang serius dalam pengembangan perumahan murah karena besarnya tingkat kebutuhan masyarakat di segmen tersebut. Untuk itu, lanjutnya, pengembang jangan hanya mementingkan pasar kalangan atas, sehingga menyebabkan adanya kesenjangan pasokan antara kelompok rumah mewah dan rumah tidak mewah. Dalam hal ini, katanya, pemerintah memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada pengembang yang masih peduli untuk mengembangkan perumahan murah yang sangat sulit diperoleh masyarakat. Tarkait dengan pengadaan rumah mewah ini, Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Bank Tabungan Negara dan Panangian ProExco mengatakan pameran rumah murah di Balai Kartini Jakarta sejak 1 April hingga 9 April 2006.  (irsad.sati@bisnis.co.id)  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130