Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pengembang Jatim Targetkan Hapus IMB

08/06/2006
 
New Page 1 NERACA Jatim sendiri mempunyai target 30 ribu rumah, sedangkan REI, Apersi dan Perumnas sebagai pelaksana. Jakarta - Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia (DPD REI) Jawa Timur mentargetkan bebas perijinan IMB RSH se-Jatim. "Sebenarnya sejak 1996 ada instruksi dari Dirjen Depdagri untuk membebaskan IMB RSH. Kota' Malang pernah menerapkan hal itu, namun lama kelamaan ada IMB kembali," ujar Ketua DPD REI Jatim, Ir Sutoto Yakobus di Surabaya, Selasa. Adanya, mengganggu percepatan pengembangan perumahan Rsh di Jatim. Oleh sebab itu, REI Jatim bersama dengan Pemprop setempat, akan membentuk tim untuk percepatan pembangunan rumah sehat sederhana (RSH) di Jatim, sehingga target pembangunan RSH bisa tercapai. Pembentukan tim percepatan pembangunan RSH ini untuk mengkoordinasikan semua masalah, agar pembangunan RSH berjalan lancar, "Masalah yang dihadapi pengembang adalah lahan, perijinan, kemudian infra-struktur, sehingga REI mengusulkan dibentuk tim percepatan. Pasalnya yang mempunyai target kan pemerintah dengan adanya target pembangunan sejuta rumah," kata Sutoto. Jatim sendiri mempunyai target 30 ribu rumah, sedangkan REI, Apersi dan Perumnas sebagai pelaksana. "Kami membawa amanat kalau ini perlu 'support', sehingga kendala-kendala yang dihadapi anggota bisa diatasi, karena tim itu sendiri terdiri dari dinas-dinas terkait dengan pembangunan perumahan," ucapnya. Tentang realisasi RSH di Jatim, Pengurus REI Jatim Tri Wediyanto mengemukakan, sekarang ini REI sudah terfokus untuk pembangunan RSH 75 persen yang sudah hampir jadi fisiknya. Pembangunan RSH sudah hampir 8.000 unit sedangkan yang sudah realisasi di BTN 1.561 unit. Beberapa waktu lalu, ujarnya, Menpera telah me- resmikan kurang lebih 2.300 unit, sehingga diharapkan target 30 ribu unit bisa tercapai dengan dibentuknya tim. "Tahun lalu kami mengadakan semiloka dengan target-target malah jauh tidak tercapai. Tahun lalu dari target 40 ribu, yang terealisasi baru 36 persen," ungkapnya. Dia mengharapkan, apa yang disampaikan gubernur bisa ditindaklanjuti oleh kabupaten/kota, sehingga targetnya bisa segera terealisasikan. "Kalau itu ditindaklanjuti InsyAllah 30 ribu bisa tercapai pada tahun ini," tuturnya. Ditanya tentang perbankan, dia menyatakan, untuk KPR tidak ada masalah, sedangkan dari unsur Bapertarum juga tidak ada masalah. Apalagi sesuai SK Mendagri No 2 Tahun 2006, PNS mendapat pinjaman uang muka Rp10 juta guna membantu pemilikan rumah. "Untuk harga rumah tetap Rp42 juta, Menpera bilang sulit untuk menaikkan harga rumah. Mungkin pemerintah berpendapat kalau dinaikkan daya beli masyarakat berkurang, karena itu perlu kebijakan lain agar harga rumah tidak tinggi, misal, dengan membantu subsidi," ujar Tri. Tentang Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), dia menuturkan, saat ini Kabupaten Sidoarjo sudah membebaskan BPHTB, sehingga diharapkan bisa dikuti daerah lain. Selama ini BPHTB dibebankan ke harga jual, cuma harus ditanggung "user" ant  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130