Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pengembang Minta PPN Buat RSh Dihapuskan

10/04/2008
 
New Page 1 SEBELUMNYA, para pengembang meminta Kementerian Negara Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggiatkan lobi kepada Departemen Keuangan agar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 persen yang dikenakan terhadap penjualan rumah sederhana sehat (RSh) agar segera dihapuskan. Menurut Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Teguh Satria apabila penghapusan PPN tersebut tidak segera diberlakukan, akan menghambat transaksi pemberlakuan harga jual baru RSh. Pengembang meminta agar secepatnya Menteri Keuangan mengeluarkan keputusan penghapusan pajak tersebut, agar tidak memberatkan para pengembang dan konsumen. Senada dengan Teguh, Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Fuad Zakaria juga meminta agar PPN bagi RSh segera dihilangkan, sehingga kebijakan yang dibuat Kemenpera menaikkan harga jual menjadi Rp55 juta per unit bisa langsung diterapkan. "Sekarang sudah naik [harga jual maksimal RSh menjadi 55 juta], tapi kami masih menunggu kapan berlakunya. Dengan BTN tidak ada masalah bisa diatur karena sering ikut rapat tentang RSh jadi mereka tahu permasalahan yang ada, justru kami khawatirkan hambatan dari pihak Depkeu, sehingga mengganjal penerapan harga jual baru yang ditetapkan Kemenpera." Baik Teguh maupun Fuad juga menyebutkan beberapa aturan perpajakan yang harus diperlentur bagi pengembang dan konsumen. Di antaranya adalah regulasi penetapan pajak pertambahan nilai sebesar 10 persen bagi RSh dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Tito Murbaintoro meminta agar pengembang bersabar. Dia optimis kebijakan seputar perpajakan akan rampung dalam waktu dekat. "Sejauh ini masih kami proses. Kemenpera melakukan koordinasi intensif dengan pihak Depkeu."Akhir Maret kemarin, Kemenpera menaikkan hargajual maksimal RSh dari Rp 49 juta menjadi Rp 55 per unit. Dengan mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cenderung tidak mengalami peningkatan, maka kenaikannya lebih kecil dari sebelumnya Rp42 juta ke Rp49 juta per unit. Kebijakan pemberian subsidi perumahan bagi MBR dibagi ke dalam tiga kelompok sasaran, yaitu kelompok I dengan batas penghasilan Rp 1,7 jutaRp 2,5 juta per bulan, kelompok II Rp 1 jutaRp 1,7 juta, dan kelompok III berpenghasilan di bawah Rp 1 juta. Tiga kelompok tersebut disesuaikan dengan batas maksimal harga rumah kelompok sasaran 1 Rp 55 juta, II Rp 41,5 juta, dan m Rp 28 juta. TYA (Rakyat Merdeka)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130