Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pentingnya Rumah untuk Para Pekerja

19/12/2007
 
New Page 1 Oleh ERMAN SUPARNO Pemerintah telah mencanangkan tahun 2007 sebagai tahun revitalisasi hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan nasional. Hasilnya, tingkat sengketa hubungan industrial yang mengakibatkan pekerja terPHK turun dari 109.382 orang tahun 2005 menjadi 37.637 orang tahun 2006. Tahun 2007 turun lagi menjadi sekitar 23.000 orang. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun hubungan industrial yang kondusif. Selain itu, semakin banyak perusahaan yang membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan pekerja merupakan wujud dari penguatan peran pengusaha dan pekerja (bipartit) dalam mencapai tujuan bersama. Akan tetapi, peningkatan kualitas hubungan industrial tidak semata-mata bertumpu pada penguatan peran forum bipartit. Paling tidak ada empat faktor yang memengaruhi hubungan industrial, yaitu kesejahteraan pekerja, produktivitas pekerja, stabilitas usaha dan peningkatan kinerja perusahaan, serta job security. Keempat faktor ini saling berkait satu sama lain sehingga dapat menjaga harmonisasi hubungan industrial secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap manusia yang bermuara pada tercapainya kesejahteraan. Pekerja akan tetap sejahtera jika memperoleh upah yang layak, memiliki rumah tempat dia dan keluarganya bernaung, mampu mengakses fasilitas kesehatan, serta memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendidikan dirinya dan keluarganya. Untuk mengurangi pengeluaran, kompleks perumahan pekerja seyogianya dilengkapi klinik kesehatan dengan subsidi obat murah dan fasilitas pendidikan dilengkapi dengan sekolah dasar bagi anak pekerja dengan biaya gratis dari pemerintah. Adapun soal upah, pemerintah telah menciptakan suatu sistem pengupahan miriimum dengan melibatkan wakil pemerintah, pengusaha, dan pekerja dalam dewan pengupahan. Sistem ini bertujuan menghasilkan batas bawah upah sehingga pekerja tetap dapat hidup layak. Kehidupan yang layak dapat tercipta jika pekerja mampu menabung. Agar bisa menabung, berbagai biaya yang selama ini terpaksa dikeluarkan pekerja harus diminimalkan. Caranya adalah membangun perumahan pekerja yang dilengkapi.fasilitas pendidikan dan kesehatan di sekitar kawasan industri atau perusahaan berada. Menghemat uang Dengan bermukim di sekitar lokasi kerja, pekerja dapat menghemat biaya transportasi sehingga mereka bisa menabung untuk keperluan lain yang berdampak pada peningkatan daya beli. Untuk itu, pemerintah mencanangkan Program Percepatan Pembangunan Perumahan Pekerja untuk Kesejahteraan Pekerja (P5KP) pada tahun 2008. Program ini diharapkan bisa membangun 200.000 unit rumah untuk pekerja, baik berbentuk rumah susun hak milik (rusunami), rumah susun sewa (rusunawa), maupun asrama. Pembangunan ke atas merupakan salah satu solusi untuk menekan harga rumah akibat mahalnya harga tanah. Dalam banyak proyek infrastruktur, pembebasan tanah selalu menjadi persoalan klasik yang bisa menghambat. Oleh karena itu, pemerintah pusat tetap melibatkan pemerintah daerah dan perusahaan untuk ikut mengusahakan kelancaran program ini. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) juga telah membentuk tim terpadu antarinstansi untuk menyukseskan program ini, yang antara lain terdiri atas Kantor Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Dalam Negeri, PT Jamsostek (Persero), Bank Tabungan Negara (BTN), dan pengurus Real Estate Indonesia (REI). Para pengusaha juga akan dilibatkan dalam P5KP sebagai wujud tanggung jawab sosial {corporate social responsibility) mereka terhadap pekerja. Tim terpadu menyusun langkah-langkah untuk merealisasikan P5KP, antara lain mendata kawasan industri di daerah dan jumlah peserta Jamsostek. Selanjutnya, tim menginventarisasi berbagai kebijakan pemerintah bagi masyarakat terkait implementasi program sejuta rumah bagi masyarakat, misalnya subsidi uang muka dan suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) untuk tipe rumah sederhana sehat (RSH) bagi pegawai negeri sipil dan anggota TNI/Polri dari Bapertarum serta bagi pekerja peserta Jamsostek. Peserta Jamsostek bisa meminjam uang muka untuk perumahan sebesar Rp 15 juta dengan bunga 3 persen per tahun. Selanjutnya, mereka dapat pinjam kepada BTN, yang membiayai selisih dana yang belum terbayar dari harga rumah dengan subsidi bunga sehingga cicilan terjangkau oleh para pekerja. Di samping itu, masih ada program pemerintah, yaitu pemberian subsidi (sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/Permen/M/2007) bagi masyarakat (termasuk pekerja) yang berpenghasilan rendah. Kemudahan pembiayaan ini tentu bisa memotivasi para pengembang untuk melirik pembangunan perumahan bagi pekerja. Sedikitnya ada delapan juta pekerja peserta Jamsostek yang aktif membayar iuran dan menjadi pembeli potensial dalam proyek perumahan ini. Tentu saja fakta ini menjadi daya tarik utama karena para peserta Jamsostek ini merupakan pekerja yang aktif dan taat membayar iurannya. Selain itu, proyek ini dapat menciptakan lapangan kerja baru karena pembangunan setiap unit rumah membutuhkan sedikitnya 12 pekerja dengan waktu pekerjaan selama tiga bulan. Pembangunan 200.000 unit rumah tentu bisa diasumsikan dapat menyerap 2,4 juta pekerja langsung dan jutaan pekerja tidak langsung. Sementara itu, jika pembangunan diarahkan ke atas menjadi menara-menara rumah susun, semakin tinggi menaranya dan semakin banyak unitnya maka semakin murah biaya pengelolaannya. Pekerja tentu akan lebih tertarik mecicil rumah di dekat perusahaannya daripada mengontrak di lokasi yang jauh. Setidaknya, biaya kontrakan sekitar Rp 200.000-Rp 250.000 per bulan bisa dialihkan menjadi cicilan pembelian rumahnya sendiri. Bagi pekerja yang memilih tetap mengontrak, mungkin karena sudah memiliki rumah di kampung, dia tetap dapat menyewa asrama atau rumah susun dengan harga yang murah dan terjangkau serta dekat perusahaannya sehingga menghemat biaya transportasi. Memang merealisasikan P5KP bukan hal yang mudah. Namun, kita harus bersatu dan memulainya dari sekarang demi kesejahteraan pekerja bisa terwujud sehingga profesionalitas dan produktivitas bisa meningkat. Dengan profesionalitas dan produktivitas nasional yang optimal, kita bisa meningkatkan daya beli masyarakat pekerja dan meningkatkan daya saing serta menjadi bangsa yang tangguh di percaturan dunia internasional. ERMAN SUPARNO, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130