Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Perbankan Diminta Buka Kembali KPL

08/12/2005
 
"Pengembang UKM sangat membutuhkan kredit pembebasan lahan, karena ketersediaan lahan untuk RSH saat ini sangat sedikit,". Tigor Sinaga Wakil Ketua DPD REI Jabar. JAKARTA - Kalangan pengembang meminta perbankan nasional, terutama bank BUMN, membuka kembali produk kredit pembebasan lahan (KPL) untuk mendukung realisasi target pembangunan ramah sederhana sehat. Bahkan, jika perlu Menteri Negara BUMN mengeluarkan instruksi menteri yang ditujukan kepada bank-bank tersebut. "Pengembang UKM sangat membutuhkan kredit pembebasan lahan, karena ketersediaan lahan untuk RSH saat ini sangat sedikit," kata Wakil Ketua Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) Jawa Barat Tigor Sinaga di Jakarta, belum lama ini. Di sisi lain, Tigor juga meminta pemerintah untuk mengklasifikasi pernyataan Bank Indonesia pada 1997 yang melarang pemberian KPL dengan alasan banyaknya kredit macet pada proyek properti saat itu. Tigor menilai, pernyataan tersebut dinilai masih menjadi rujukan perbankan nasional. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria, risiko kredit macet akibat pembebasan lahan memang sering menjadi kekhawatiran perbankan. Tapi, jelas dia, risiko itu bisa diatasi dengan ketentuan dan verifikasi yang akurat dari pihak perbankan. "Misalnya dengan memastikan lahan itu dibebaskan untuk membangun RSH dan pemilihan pengembang yang memiliki track record baik. Apalagi, jika peminjam memberikan agunan yang nilainya di atas kredit," kata Fuad. Tigor menegaskan, target pembangunan RSH sebanyak 230 ribu pada 2006 tidak sebanding dengan ketersediaan lahan dan kemampuan pengembang RSH untuk menyediakan lahan. Pasalnya, sejak dilanda krisis para pengembang yang berkonsentrasi membangun RSH pada umumnya adalah pengembang kelas UKM. Padahal, selain biaya konstruksi, jelas Tigor, pembebasan tanah juga merupakan komponen terbesar dalam pembangunan RSH. Tigor mengakui bahwa kredit macet yang terjadi pada krisis moneter sekitar 1997 sebagian besar dari properti, termasuk KPL. Namun, menurut dia, kreditmacet tersebut lebih banyak dialokasikan untuk pengembang besar. Sementara, saat ini pengembang kecil harus tutut menanggung imbas negatifnya. "Hampir semua perbankan menghentikan KPL karena risikonya dinilai terlalu besar," ujar Tigor. Sebenarnya.jelas Tigor, tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang pemberian KPL. Namun, mengingat banyaknya kebutuhan akan lahan bagi pembangunan RSH saat ini, menurut dia, pemerintah perlu membuat regulasi baru agar pihak perbankan membuka kembali KPL. "Setidaknya untuk BUMN," ujar Tigor. Secara terpisah, Direktur Kredit BTN Siswanto mengatakan sejak Mei 2005 pihaknya telah membuka KPL bagi pengembang. Namun, kemampuan BTN sangat terbatas mengingat kebutuhan pengembang cukup banyak. Selain itu, syarat yang ditetapkan BTN untuk mendapatkan KPL relatif sulit, yaitu hanya 50% dari harga tanah. Sementara itu, plafon pinjaman hanya Rp 5 miliar. "Jadi kalau harga tanah Rp 15 miliar, BTN hanya memberikan pinjaman Rp 5 miliar," ujar Siswanto.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130