Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Perbankan Diminta Longgarkan KPR

21/11/2008
 
New Page 1 Pemohon KPR banyak, dana terbatas. JAKARTA - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) mendesak perbankan agar tetap mengalokasikan kredit pemilikan rumah atau apartemen (KPR/KPA). Desakan REI itu sehubungan dengan mulai diperketatnya pengucuran KPR oleh sejumlah bank. "Padahal, KPR sangat dibutuhkan untuk menggerakkan sektor properti yang selama ini terbukti memberikan multiplier effect terhadap perekonomian karena membuka peluang kerja sangat besar," kata Ketua Umum DPP REI, Teguh Satria, di Jakarta, Kamis (20/11). Masyarakat yang akan membeli unit properti di harga kurang dari Rp 500 juta, ungkap Teguh, sangat membutuhkan fasilitas KPR/KPA. Jika ada pembatasan penyaluran kredit oleh perbankan, dapat memukul sektor tersebut. "Tapi, untuk unit properti yang dipasarkan di atas Rp 1 miliar, tidak ada persoalan dengan pembatasan perbankan mengingat pembayarannya secara tunai bertahap." KPR/KPA yang disalurkan perbankan saat ini, kata Teguh, turun 40 sampai 50 persen karena dibatasi dengan bermacam-macam alasan. "Cara membatasi-nya mulai dengan menaikkan tingkat bunga KPR/KPA, menaikkan uang muka dari semula 10 persen menjadi 30 persen, bahkan ada yang terang-terangan tidak lagi menerima KPR/KPA." Kendati, tidak semua bank melakukan pengetatan KPR/KPA. Bagi bank beraset besar, katanya, tidak akan kesulitan menyalurkan KPR karena dianggap hanya bagian kecil dari seluruh kreditnya. Tingginya suku bunga KPR saat ini, karena peminatnya memang banyak, sementara dana yang tersedia terbatas. "Mungkin dengan bunga 14 persen tapi tetap, akan bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan ketimbang 17 sampai 18 persen." Dalam kondisi terbatasnya likuiditas, pemerintah punya peran menggalang dana-dana murah di daerah yang selama ini belum termanfaatkan. Nilainya diperkirakan bisa mencapai Rp 20 triliun. Belum lagi dari lembaga keuangan nonbank, seperti dana pensiun dan asuransi. Ketatnya kredit ke sektor perumahan, diakui Direktur Konsumer BNI, Darwin Suzandi. "Penyaluran tetap jalan, tapi lebih selektif dan terkontrol. Karena masing-masing bank berbeda nasabahnya, tentu mekanisme seleksi dan kontrolnya juga tidak sama," katanya. Perbankan dalam negeri lebih selektif mengucurkan kredit konsumtif, jelas Darwin, sejak krisis finansial menggoyang AS. Selain harus lebih berhati-hati dalam mengelola likuiditas, perbankan juga mesti waspada terhadap meningkatnya rasio kredit bermasalah (NPL). "Karena itu, perbankan sangat menjaga likuiditas agar penyaluran kredit tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," kata Darwin. Wakil Dirut BNI, Felia Salim, menambahkan, pihaknya telah melakukan pendalaman untuk lebih menekankan proses kehati-hatian. Sebelumnya, Dirut Bank BTN, Iqbal Latanro, mengatakan, BTN tetap melayani permohonan kredit masyarakat. Mereka dikenakan suku bunga kredit baru yang besarannya 14 sampai 15 persen. Sedangkan untuk kredit yang masih berjalan, kenaikan bunga hanya sampai 12 persen. "Kami tetap melayani kredit, tapi dengan strategi yang tepat. Semata-mata agar rasio NPL tetap terjaga." Untuk mengatasi makin ketatnya kredit properti dan KPR, Ketua Komite Tetap Fiskal dan Moneter Kadin, Bambang Soesatyo, menyarankan BI menurunkan suku bunga acuan BI Rate. "Ini agar bank-bank umum pun mau menurunkan suku bunga untuk investasi atau kredit modal kerja." Dunia usaha, katanya, enggan berinisiatif dan berinovasi karena suku bunga tinggi. Sedangkan masyarakat tak berani memperbesar konsumsi karena harga apa saja sekarang mahal. "Menurunkan suku bunga bank serta harga BBM bersubsidi menjadi stimulus yang bisa membebaskan masyarakat dan dunia usaha dari kebuntuan saat ini," katanya. am/fir/dsy/has (Republika)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130