Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Perumnas Tekan Biaya Pembangunan Rumah Sehat Sederhana

01/11/2005
 
JAKARTA -Perum Perumnas terpaksa melaksanakan optimalisasi rancangan (design) akibat mahalnya harga berbagai komponen dan material bangunan yang dipicu kenaikan harga BBM tanggal 1 Oktober 2005. "Untuk rumah sederhana sehat (RSh) yang harganya dipatok Rp 42 juta, terpaksa kita terapkan optimalisasi design sebagai antisipasi harga material yang semakin membubung," kata Direktur Utama Perum Perumnas, Harry Ahmad Jasa Slawat kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Optimalisasi design yang dimaksud, kata Harry, dengan harga rumah Rp 42 juta tidak harus luasnya tipe 36, tetapi bisa di bawah itu. Selain itu juga dapat dilakukan subtitusi (pengganti) terhadap bahan bangunan yang tersedia di da . erah tersebut (tidak harus. mendatangkan dari luar). Disamping itu, Perum Perumnas juga mendesak kepada pemerintah daerah agar dapat mengurangi atau kalaupun dapat menghapuskan biaya perizinan, pajak, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk RSh. Harry mengatakan, kenaikan yang paling dirasakan pada ongkos transportasi untuk mengangkut bahan bangunan seperti pasir dan batu. Bahkan jika lo kasinya jauh kenaikannya bisa mencapai 50 persen. Menurutnya untuk menekan harga rumah juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan lahan bagi RSh sesuai tata ruang yang sudah dilengkapi dengan akses infrastruktur. Perumnas sendiri akan melakukan pengkajian kembali .pembangunan rumah-rumah yang pada tanggal 1 Oktober 2005 baru mencapai 50 persen. Untuk itu akan dilakukan menggiatkan kembali pembangunan rumah melalui pola kerja sama diantaranya yang pernah dilakukan dengan PT Perkebunan Negara di Medan. Dalam pembangunan rumah bagi karyawan PT Perkebunan Negara Medan telah dilakukan kerja sama dengan BTN untuk menyediakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan PT Jamsostek yang memberikan pinjaman uang muka. Harry juga mengatakan, untuk memenuhi target-target pembangunan rumah tahun 2006 Perumnas membutuhkan tambahan modal kerja. Menneg BUMN telah menginstruksikan untuk mendapatkan Rp 150 miliar, sementara Perumnas hanya sanggup merealisasikan Rp 100 miliar. Permukiman kumuh Sementara itu, penggusuran tidak akan menyelesaikan persoalan kawasanpermukiman kumuh (squatters) di perkotaan. Hal itu justru akan menimbulkan masalah baru karena bertambahnya masyarakat miskin akibat aset yang dimilikinya ikut-ikutan musnah akibat penggusuran. "Persoalan dari timbulnya permukiman kumuh akibat dari tingginya tingkat urbanisasi ditambah lagi kebijakan pembangunan yang tidak " tepat," kata Staf ahli Menteri Perumahan Rakyat Bidang Sosial dan Peran Serta Masyarakat Endang Widayati Martono di Jakarta, akhir pekan lalu. Lokasi squatter umumnya merupakan lahan yang bukan peruntukan atau terlarang bagi permukiman seperti di bajntaran sungai, danau, pantai, ruang terbuka hijau, kawasan konservasi. Mereka juga mendiami garis sempadan seperti rel KA, jalan tol, kolong jembatan atau jalan layang, dekat dengan fasilitas publik diantaranya terminal, pelabuhan, bandara, TPA, stasiun serta menempati lahan milik orang atau badan lain yang kosong dan tidak terjaga dengan baik. Untuk menangani permasalahan penghuni squatter Kementrian Perumahan Rakyat melaksanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Spuatter (PPMS) dengan mengambil lima kota sebagai proyek percontohan yakni di kota Bekasi, Tangerang, Depok, Serang.dan Cirebon. Dari hasil pilot proyek PPMS di lima kota/kabupaten tersebut menunjukkan . secara umum pemerintah daerah belum memiliki persepsi yang tepat mengenai squatter dan kebijakan yang strategis serta proaktif dalam menanganinya sehingga didapatkan solusi yang menyelesaikan akar permasalahan. Endang Widayati Martono memberikan konsep solusi untuk penanganan masyarakat squatter untuk di daerah yang bukan terlarang dapat dilakukan secara on site yakni dengan alih kepemilikan, revisi RUTR, konsolidasi lahaa perkotaan. Upaya memukimkan warga spuatter, misalnya dengan menyediakan rumah sewa yang terjangkau merupakan sarana jitu untuk membangun harkat dan martabat warga squatter. Pemda harus mengembangkan suatu kebijakan politis yang berpihak kepada penanggulangan masyarakat miskin yang hidup di perumahan kumuh terutama menyangkut akomodasi masalah dasar seperti hak atas lahan yang dihuni, akses ke arah perolehan rumah layak dan terjangkau. Pemerintah pusat dapat dan patut memberikan fasilitas agar spuatter bisa masuk menjadi bagian dari penanganan kumuh perkotaan.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130