Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Pola Baru Subsidi Diprediksi Dorong Penyaluran KPR

Sumber: Bisnis Indonesia, 30 September 2010
01/10/2010
Kebijakan pemerintah mengeluarkan pola baru subsidi dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diprediksi bakal mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di daerah.
 
Kebijakan pemerintah mengeluarkan pola baru subsidi dalam fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diprediksi bakal mendorong penyaluran kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi di daerah.

Kepala Cabang Bank Tabungan Negara (BTN) Semarang Poernomo mengatakan pola pembiayaan baru rumah bersubsidi itu diyakini akan meningkatkan akselerasi realisasi KPR hingga akhir tahun karena lebih fleksibel.
“Di wilayah Semarang kebijakan itu telah mampu mendongkrak 84% dari realisasi KPR hingga Agustus tahun ini senilai Rp. 71,3 miliar,“ ujarnya, kemarin.
 
Secara teoritis, lanjutnya, kebijakan itu juga menguntungkan karena harga rumah bebas ditentukan oleh pengembang, angsuran lebih ringan selama 15 tahun dan bunga tidak berubah, sehingga optimistis realisasi KPR semakin gencar dengan dorongan pola baru itu.
 
Poernomo meyakini pemberlakuan FLPP akan mendongkrak realisasi kredit di wilayahnya pada ki saran Rp55 miliar-Rp. 60 miliar hingga akhir tahun atau sekitar 84% dari realisasi Januari-Agustus 2010.
“Dengan sistem baru ini, target penyaluran KPR senilai Rp124 miliar bisa lebih dipercepat hingga selesai sebelum akhir tahun. Realisasi KPR kami bisa mencapai paling tidak Rp126,3 miliar atau 101,85% dari target,“ tuturnya.

Menurut dia, penyaluran KPR itu bakal naik lebih signifikan pada awal tahun depan dengan asumsi kondisi perekonomian semakin membaik, dan didominasi pencairan KPR untuk rumah sejahtera tapak (landed house).
“Sementara rumah susun milik (rusunami), saat ini belum bisa terealisir, karena belum ada developer yang mengembangkan perumahan jenis itu di wilayah kami. Semua rumah susun yang ada masih dikelola oleh pemkot,“ jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Pimpinan BTN Cabang Utama Surabaya Sigit Mintowardono yang optimistis fasilitas baru akan mendongkrak kucuran KPR bersubsidi bank itu di Surabaya hingga 100%, dari realisasi selama Januari-September senilai Rp. 72 miliar.

Menurut Ketua Realestat Indonesia (REI) Jateng Sudjadi, penerapan sistem baru dapat memperbaiki sisi permintaan dan penawaran.
“Dari sisi demand, ada peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah bersubsidi.
Pembatasan hanya pada maksimal kredit, subsidi bunga jelas. Kredit bisa sampai Rp. 80 juta dengan jangka waktu 15 tahun. Kami pikir ini akan mendongkrak daya beli masyarakat,“ jelasnya.

Dari sisi penawaran, lanjutnya, implementasi FLPP juga akan menciptakan situasi yang kondusif bagi developer untuk mengembangkan RSh.

Tri Wedyanto, Wakil Ketua DPD Realestat Indonesia (REI) Jatim berharap fasilitas baru segera diikuti dengan perubahan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Pembebasan PPn dan BPHTB terhadap rumah sejahtera.
Mengacu PMK yang lama, pembebasan PPn dan BPHTB masih sebatas rumah seharga Rp55 juta per unit. Mengacu PMK yang lama pula, rusunami senilai Rp. 144 juta per unit dibebaskan PPn dan BPHTB nya.


(K16/K24/DWI WAHYUNI)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130