Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Program Rusun Berpeluang Dapat Kucuran Bank Dunia

19/11/2007
 
New Page 1 Kamsari NERACA Jakarta-Deputi bidang Pembiayaan Kementerian Negara Perumahan Rakyat, Iskandar Saleh menyatakan, program penyediaan rumah susun seribu tower punya peluang mendapatkan pasokan dana sebesar Rp 5 triliun dari Bank Dunia. Saat ini, Kementrian Negara Perumahan Rakyat (Menpera) dan Bappenas tengah mengkaji kemungkinan menempatkan dana tersebut di Bank Tabungan Negara (BTN). "Kebijakan ini ditempuh untuk mengoptimalkan fungsi BTN sebagai bank yang fokus di bidang perumahan," katanya bincang bisnis yang diselenggarakan Forum Wartawan Perumahan Rakyat di Puncak, Jawa Barat, Sabtu (17/11). Menurut Iskandar, nantinya dana dari Bank Dunia tersebut akan dikelola dalam bentuk kredit. Baik kredit konstruksi maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR) rusuna. "Melalui mekanisme tersebut kapasitas pembiayaan BTN di sektor Rusuna bisa meningkat," katanya. Iskandar menyebut, untuk menampung dana tersebut, rencananya akan dibentuk rekening penampungan atau escrow account. Alasan melibatkan Bappenas, papar Iskandar, karena menyangkut pinjaman luar negeri sehingga sebelum dimanfaatkan terlebih dahulu harus ada kajian terhadap resiko perubahan nilai tukar mengingat pembiayaannya dalam dolar AS. "Namun ternyata Bank Dunia menawarkan pinjaman dalam bentuk rupiah yang berarti resiko ditanggung mereka. Tetapi mekanisme pinjaman tetap harus melalui Bappenas agar dapat dimanfaatkan," ujarnya. Pihak BTN sendiri, urai Iskandar, secara tersirat menyatakan kesiapannya untuk memanfaatkan dana tersebut. Hanya saja BTN mensyaratkan suku bunganya kurang dari 3,5 persen. Iskandar menambahkan, program pembangunan seribu tower rumah susun membutuhkan investasi sekitar Rp40 triliunRp50 triliun. Dalam kesempatan itu Iskandar juga menjelaskan, dalam upaya mengoptimalkan BTN sebagai bank yang fokus disektor perumahan, pihaknya juga telah mendesak institusi yang bergerak di sektor perumahan untuk menempatkan dananya di bank tersebut. PT Jamsostek misalnya, kata Iskandar, agar dapat menempatkan dananya di Bank BTN untuk memudahkan program pinjaman uang muka (PUK) akan tetapi masih terkendala peraturan yang membatasi penempatan deposito dalam suatu bank. "Berbagai langkah kita tempuh untuk memanfaatkan BTN sebagai bank di bidang perumahan rakyat. Jadi selain melalui mekanisme IPO, cara-cara yang kita tawarkan diharapkan dapat meningkatkan permodalan bank tersebut," ucapnya. Dia menjelaskan, langkah itu termasuk memanfaatkan dana-dana dari institusi keuangan lainnya yang ditujukan bagi pembangunan perumahan. "Ke depan arahnya memang demikian untuk menjadikan BTN sebagai bank fokus," tegasnya. Sementara itu Hasto Kristyanto, anggota Komisi VI DPR RI menandaskan, sebenarnya pemerintah bisa melakukan langkah yang lebih lugas untuk memperkuat kapasitas kucuran kredit BTN tanpa perlu IPO. "Saat ini pemerintah punya dana cadangan sekitar Rp 5 triliun. Jika digunakan Rp 2 triliun saja untuk menambah kemampuan BTN, maka leveragenya bisa sampai Rp 28 triliun," tegasnya. Menurut Hasto, sebenarnya Presiden punya kekuasaan politik besar untuk menjaga kiprah BTN. Misalnya, dengan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur keberadaan bank perumahan.*
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130