Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


REI setuju kewajiban sumur resapan

26/02/2007
 
JAKARTA: DPP Realestat Indonesia (REI) setuju memasukkan klausul mewajibkan pengembang menyediakan sumur resapan dan penghijauan sebagai persyaratan perizinan proyek perumahan. Hal itu didasarkan pada kebutuhan di masa mendatang setelah melihat perkembangan potensi makin luasnya ancaman banjir di Jabodetabek. "Sumur resapan dan penanaman pohon itu tidak terlalu sulit dan membebani. Bisa saja itu kemudian dijadikan sebagai persyaratan untuk izin pengembangan perumahan," kata Ketua Umum REI Lukman Purnomosidi di sela-sela acara REI dan Bank BTN Peduli Banjir akhir pekan lalu. Menurut dia, kedua hal itu tidak akan membebani pengembang, karena hal itu justru untuk mewujudkan idealisme dalam membangun inudustri properti yang ramah lingkungan. Lukman mengatakan pengembang pun merasa punya kewajiban menjaga kualitas lingkungan, sehingga kalau ada aturan yang bertujuan untuk itu sudah pasti didukung. Dia memberi contoh pengembangan properti di Singapura justru punya nilai jual lebih tinggi dengan lebih ketat memerhatikan persoalan lingkungan. Lukman menambahkan sesuai dengan maklumat Wakil Presiden Jusuf Kalla, pihaknya mendukung pula pelarangan pengalihan fungsi situ menjadi kawasan perumahan. Hal itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan kualitas lingkungan dari kemungkinan makin besarnya risiko banjir. "Berdasarkan informasi yang kami dapat, memang ringkat rain off sudah terlalu tinggi bagi Jakarta, sehingga 80% dari kapasitas curah hujan akan menggenangi permukaan tanah karena tak tersedia daerah resapan," kata Lukman. Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta menyaratkan kepemilikan sumur resapan air kepada penduduk yang ingin mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB). Syarat tersebut, menurut Kepala Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) DKI Jakarta Hari Sasongko, diberlakukan sebagai salah satu solusi untuk mencegah musibah banjir di Ibu Kota. Keharusan memiliki sumur resapan air bagi di areal permukiman, tuturnya, sebenarnya sudah diatur dalam SK Gubernur DKI Jakarta No. 68/2005 tentang Keharusan Pembangunan Sumur Resapan. Peraturan tadi menetapkan setiap 50 m2 area rumah wajib dibangun sumur resapan seluas 2 m2. "Nah, bagi mereka yang akan mendirikan rumah tetapi belum memenuhi syarat [memiliki sumur resapan air] tadi, maka pengeluaran IMB-nya akan ditangguhkan." (Bisnis, 23 Feb.) Syarat tersebut, lanjut Hari, juga berlaku untuk penerbitan izin penggunaan bangunan (IPB) dan koefisien luas bangunan (KLB). Menurut data Dinas P2B DKI Jakarta, sejak 2001 hingga 2006 telah dibangun 29.000 sumur resepan air. Namun, masih banyak perumahan di DKI Jakarta yang belum menyediakan sumur tersebut. Bagi tugas terkait dengan upaya pembersihan Jakarta, Lukman mengatakan terus dilakukan dengan mengerahkan sekitar 600 truk untuk seluruh wilayah Jakarta. Dia menjelaskan dalam kegiatan pembenahan dan pembersihan lingkungan di Jakarta beberapa waktu lalu, para pengembang terlibat secara aktif. Dalam hal ini, tuturnya, dilakukan pembagian tugas di antara sejumlah pengembang senior untuk menjadi koordinator, seperti untuk pembenahan selatan Jakarta diserahkan kepada Ciputra, arah barat kepada Mukhtar Widjaja. Sementara untuk Jakarta Pusat diserahkan kepada Siti Hartati Murdaya, Jakarta Utara kepada Sugianto Kusuma, dan Jakarta Timur kepada Setio Maharso. (inwd.sati@biwus.co.icO Oleh Irsad Sau Bisnis Indonesia  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130