Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


RI Tolak Saran IMF Terkait Kinerja Bank BUMN

28/02/2006
 
New Page 1 JAKARTA - Keinginan IMF (Dana Moneter Internasional) untuk tetap bisa mendikte Indonesia terus ditentang. Kali ini datang dari Menteri BUMN Sugiharto yang terang-terangan menolak rekomendasi lembaga keuangan multilateral itu mengenai pengawasan kinerja bank-bank BUMN. "Indonesia memiliki integritas, independensi, dan jati diri sebagai bangsa. Tidak ada keharusan kita sebagai bangsa untuk terus melakukan semuayang disarankan oleh IMF. Prinsipnya kalau saran tersebut menurut kita baik, ya akan kita terima; sedangkan kalau menurut kita tidak perlu, ya tidak akan dijalankan," katanya kemarin. Pernyataan Sugiharto tersebut merupakan respons atas salah satu rekomendasi IMF yang termuat dalam reviewnya mengenai perlunya peningkatan pengawasan terhadap bank-bank BUMN. IMF menyatakan bahwa pemerintah harus meningkatkan pengawasan, khususnya di bank-bank BUMN yang kini dibelit tingginya NPL (non performing loan/kredit macet). Dalam salah satu kesimpulannya, lembaga multilateral tersebut menyarankan perlunya privatisasi bank-bank BUMN untuk jangka menengah. Privatisasi, menurut IMF, akan memperkuat pengawasan terhadap manajemen perbankan, terutama dalam peluncuran kredit dan memperbaiki sistem perbankan melalui penyelesaian jaringan pengaman sektor keuangan. Untuk diketahui, saham bank BUMN yang masih dimiliki oleh pemerintah, antara lain, Bank Mandiri (69,02 persen), BNI(99,11 persen), BRI (57,94 persen), serta BTN dan Bank Ekspor Indonesia (100 persen). Lebih lanjut, Sugiharto mengemukakan bahwa sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dengan beberapa saat setelah krisis. "Sekarang sudah bukan zamannya lagi MoU dan while paper IMF. Jadi, kondisinya sudah lain," paparnya. Mantan Direktur Keuangan Medco tersebut mengemukakan bahwa selama ini pengawasan terhadap bank-bank BUMN sudah cukup. Pengawasnya, antara lain, Bank Indonesia (BI), akuntan publik, internal control, satuan pengawas internal, auditor regional. "Bisnis perbankan itu memiliki check and balance yang paling berlapis dibandingkan industri lain. Ini juga sudah ada surat keputusan bersama (SKB) antara Polri, kejaksaan, dan BI khusus untuk masalah perbankan ini. Oleh karena itu, pemerintah merasa tidak perlu khawatir," tambahnya. Meskipun begitu, Sugiharto menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya menekan NPL, terutama di dua bank BUMN terbesar, yakni Bank Mandiri dan BNI. Kedua bank pelat merah itu kini masuk pengawasan intensif BI karena NPLnya di atas 5 persen.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130