Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Rencana Akuisisi BTN Diprotes

01/10/2007
 
New Page 1 JAKARTA (Media): Rencana Menteri BUMN Sofyan Djalil membuka kembali opsi pengambilalihan PT Bank Tabungan Negara (BTN) oleh PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan. Akuisisi BTN dinilai akan menjauhkan fungsinya selama ini sebagai lembaga pembiayaan perumahan. Padahal, banyak masyarakat menengah ke bawah yang mengandalkan BTN untuk mendapatkan pinjaman rumah murah. Reaksi keras atas rercana Menteri BUMN itu di antaranya dilontarkan Komisi V DPR-RI, Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia (Apersi), Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), pengamat properti, bahkan Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) M Yusuf Asy'ari di tempat terpisah, kemarin. Ketua Komisi V DPR-RI Ahmad Muqowam secara tegas menolak keinginan Menteri BUMN Sofyah Djalil karena dalam butir kesimpulan rapat dengar pendapat umum (RDPU), beberapa waktu lalu, secara tegas menyebutkan BTN harus berdiri sendiri sebagai bank yang fokus di bidang pembiayaan perumahan. "Kami pernah menolak rencana serupa yang dilontarkan Menteri BUMN Sugiharto, namun saya tidak habis pikir apa maksud Sofyan Djalil sampai kembali melontarkan rencana tersebut," kata Muqowam. Ia menilai pernyataan Sofyan Djalil (Media Indonesia 29/9) tersebut merupakan kemunduran karena tidak memerhatikan bagaimana sulitnya masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan pembiayaan rumah apabila BTN disatukan ke BNI atau BRI. Menurut Muqowam, Menteri BUMN seharusnya dapat melihat kemampuan BTN dalam meningkatkan kinerja keuangan dan mengelola dananya sehingga tidak sampai mismatch. Namun, BTN tetap dapat memenuhi misinya membiayai KPR bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Sebagai gambaran, saat ini berapa banyak bank yang bersedia membiayai KPR dengan nilai kurang dari Rp49 juta? Bahkan sampai Agustus 2007 sebanyak 97% pembiayaan KPR sederhana masih berasal dari BTN," tegasnya. Menpera M Yusuf Asy'ari berpendapat tidak mungkin menyatukan BTN ke dalam BNI ataupun BRI karena pangsa pasarnya berbeda sama sekali. Apalagi hampir 95% pembiayaan BTN ditujukan kalangan menengah ke bawah. Menurutnya, sebagian besar perbankan nasional membiayai rumah menengah atas. Bahkan, selama ini tidak pernah ada yang peduli membiayai rumah sederhana sehat dengan nilai di bawah Rp49 juta. Yusuf mengemukakan saat ini hanya BTN yang menyatakan komitmennya untuk membiayai program pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami), baik di sisi kredit konstruksi maupun KPR dengan alokasi dana Rpl triliun. "Kalau saya boleh bilang, ini lagu lama, tetapi dilantunkan penyanyi baru," kata Menpera. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI) Lukman Purnomosidi juga menilai kebijakan Menteri BUMN Sofyan Djalil sangat tidak jelas. "Seharusnya kalaupun ada perubahan kebijakan di bidang perbankan, pemerintah seyogianya mempertimbangkan dampaknya bagi kelangsungan pembangunan rumah rakyat," kata Lukman. Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPP Apersi) Fuad Zakaria menuding Menteri BUMN telah menentang Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan pernyataan Menteri BUMN tersebut, Komisi V DPR akan bertemu dengan anggota mereka untuk memberikan pernyataan sikap, termasuk memperkuatnya dengan kesimpulan dari rapat sebelumnya terhadap penolakan akuisisi ataupun merger terhadap BTN.(Sha/Ant/El)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130