Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Rp 750 Miliar Dana SMF Disimpan di Bank Mandiri

16/03/2006
 
New Page 1 JAKARTA, KOMPAS - Dana fasilitas pembiayaan sekunder atau secondary mortgage facility/SMF sebanyak Rp 750 miliar dari total Rp 1 triliun disimpan di Bank Mandiri. Sementara pada Bank Tabungan Negara atau BTN sebagai satu-satunya bank yang fokus pada pembangunan perumahan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah hanya Rp 250 miliar. Kebijakan itu dinilai tidak masuk akal dan mengingkari tujuan pembentukan SMF. "SMF itu dibentuk pemerintah dan diberi modal awal Rp 1 triliun dengan tujuan untuk membantu pembiayaan dalam pembangunan perumahan sederhana sehat bagi masyarakat kecil. Bank yang fokus pada program tersebut adalah BTN, sedangkan Bank Mandiri cenderung membiayai pembangunan rumah bagi kelas menengah ke atas. Jadi, keliru besar Rp 750 miliar dana SMF disimpan di Bank Mandiri," kata anggota Komisi V DPR Enggartiasto Lukita di Jakarta, Rabu (15/3). Menurut dia, dalam rapat kerja dengan Menteri Negara (Menneg) Perumahan Rakyat Muhammad Yusuf Asy'ary pada Februari 2006, kasus itu terungkap. Bahkan, dalam kesimpulan rapat pemerintah dan DPR sepakat agar semua dana SMF yang tersimpan di Bank Mandiri ditarik, dan dimasukkan ke dalam rekening di BTN. Tujuannya agar ada penambahan modal sehingga memungkinkan BTN meningkatkan jumlah dana kredit bagi pemilikan rumah (KPR) sederhana sehat, baik subsidi dan komersial. Namun, sejauh ini, permintaan itu belum dilakukan. "Kami tidak tahu apa motivasi di balik penyimpanan dana SMF di Bank Mandiri, tetapi kami meminta instansi dan pihak terkait segera merealisasikan desakan Komisi V DPR agar persoalannya lekas tuntas," ujarnya. Lebih serius Wakil Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) Teguh Kinanto meminta pemerintah segera membuat regulasi yang lebih memberikan iklim yang kondusif bagi investasi sektor perumahan. Selama ini, begitu banyak aneka pungutan baik resmi maupun ilegal yang dibebankan kepada pengembang. Misalnya, izin lokasi mencapai Rp 5.000 per meter persegi. Jika perumahan membutuhkan tanah 10 hektar, maka biaya yang dihabiskan sekitar Rp 500 juta. Ini belum termasuk ongkos pembebasan lahan. Biaya penerbitan sertifikat Rp 2.000 per meter persegi. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen dari nilai jual obyek pajak (NJOP), izin perencanaan Rp 2.000 per meter persegi, izin mendirikan bangunan (IMB) Rp 150.000 per unit. Pengembang juga dikenai pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. "Pokoknya total komponen pajak atas kegiatan pembangunan perumahan minimal 30 persen dari total biaya yang dikeluarkan. Ini belum termasuk pajak bumi dan bangunan, serta sumbangan lain. Sementara itu, harga jual tak lebih dari Rp 42 juta per unit. Ini yang menjadi penyebab pembangunan perumahan yang bersubsidi tersendat," kata Teguh. Jalan keluarnya, menurut Enggartiasto, yakni BPHTB, biaya izin lokasi dan biaya perencanaan untuk RSH bersubsidi harus dibebaskan. Pajak ditanggung pemerintah dan biaya IMB harus sama untuk semua daerah. "Tanpa terobosan itu krisis perumahan tatap parah," ujarnya.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130