Rumah sederhana April-Mei terjual 50%

New Page 1 Bisnis Indonesia JAKARTA Apersi mengklaim sekitar 50% rumah sederhana sehat (RSh) yang seharusnya terjual ke konsumen pada periode April-Mei 2008 tertunda akibat ketidakjelasan pembebasan PPN ditambah kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketua DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria mengatakan konsumen yang akan mengambil kredit pemilikan rumah (KPR) RSh pada dua bulan terakhir membatalkan niatnya akibat masih dikenakan PPN pada harga baru Rp55 juta. "Sekitar 40%-50% konsumen menunda mengambil KPR RSh. Milik saya, dari 800 unit siap huni, hampir setengahnya tidak jadi terjual karena harga RSh tidak jelas." ujar Fuad yang juga pengembang perumahan Griya Surya Gita Indah di Bumi Serpong Damai, kemarin. Dia mengatakan penjualan RSh melalui anggota Apersi pada tahun ini ditargetkan 100.000 unit atau naik 33 33% dibandingkan dengan realisasi pada 2007 sekitar 75.000 unit. Dengan kondisi ekonomi seperti sekarang. Fuad pesimistis target itu sulit tercapai. Kebutuhan RSh di Indonesia paling banyak di daerah Bekasi, Karawang, Bogor, dan Depok mencapai 60% dari total penjualan dan pembangunan rumah bersubsidi tersebut. Fuad mengemukakan sebagian pengembang anggota Apersi juga menunda pembangunan proyek perumahannya sejak kenaikan harga BBM pada akhir Mei 2008. Para pengembang perumahan RSh itu sudah berencana menunda pembangunannya sejak harga RSh dinaikkan Rp55 juta per unit tanpa pembebasan PPN 10% untuk harga baru itu. "Pengembang yang tidak membangun semakin banyak sejak harga BBM naik. Menunggu kondisi ekono-mi stabil dan surat keputusan pembebasan PPN." katanya. Dia memperkirakan penjualan Rsh tahun ini tidak akan melampaui penjualan tahun lalu jika pemerintah tidak segera membuat terobosan baru dengan mengeluarkan kebijakan strategis. Semakin berat Fuad mengemukakan tekanan ekonomi kepada pengembang perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada sernester II tahun ini akan semakin berat karena dibayang bayangi kenaikan harga bahan bangunan di samping penurunan daya beli. Satu-satunya cara yang dapat mendorong pengembang tetap membangun adalah dengan menghapuskan berbagai biaya perizinan dan pungutan mulai dari surat izin mendirikan bangunan, bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB), hingga biaya pemasangan listrik. "Apa susahnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk mengurangi biaya perijinan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Harga jual Rsh itu sudah dipatok tidak bisa mengikuti mekanisme pasar, sedangkan harga bahan bangunan terus naik. Ini kondisi yang sulit," ujarnya. Beberapa daerah sudah membentuk tim percepatan pembangunan perumahan yang di ketuai oleh sekretaris daerah (sekda) di dua propinsi yaitu Jawa Timur dan Jawa Barat. Namun, tim ini belum mampu menekan biaya proses perizinan pembangunan perumahan secara signifikan karena aturan di setiap pemerintah kabupaten kota berlainan. Pada kesempatan sama, Ketua DPD Apersi DKI Jakarta Anton R. Santoso mengatakan pengembang di wilayah Jakarta mulai menggarap rumah susun sederhana milik (rusunami) di tiga lokasi karena lahan dengan harga murah di Ibu Kota sudah tidak ada. Ada tiga proyek rusunami yang sedang dan akan digarap anggota Apersi Jakarta yaitu di daerah Kalibata, Daan Mogot, dan Kalimalang.