Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


SEMUANYA DEMI SI KECIL

30/05/2005
 
Guna memenuhi kebutuhan perumahan kelas menengah ke bawah, BTN tetap dipertahankan sebagai bank fokus. Bersama SMF, bank ini akan tetap menjadi pilar utama bagi pembiayaan perumahan. Keputusan pemerintah yang ditungggu oleh banyak kalangan itu, akhirnya lahir juga. Minggu kedu Mei lalu, tepatnya Selasa 10 Mei 2005, akil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggabungkan Bank BTN dengan BUMn mana pun. Tidak dengan Bank BNI, tidak pula dengan BRI. Artinya, wacana yang digembar-gemborkan selama hampir lebih dari setengah tahun itu, kini terbukti hanya isapan jempol belaka. Ini tentu merupakan berita gembira. Bukan hanya bagi kalangan pengembang perumahan, tapi juga bagi jutaan rakyat Indonesia yang sampai hari ini masih belum memiliki rumah tinggal sendiri. Maklum, kendati banyak bank lain yang juga menyelenggarakan kredit pemilikan rumah alias KPR, toh tak semua nasabah yang bisa memanfaatkannya. Sebab, kebanyakan bank jelas terlihat lebih mengutamakan nasabah yang dating dari kalangan menengah atas. Jadi, tidak seperti BTN yang siap melayani nasabah dari “kelas sandal jepit” sekalipun. Istilah nasabah kelas sandal jepit ini, beberapa waktu lalu, pernah dipopulerkan Kodradi, Direktur Utama Bank BTN. Menurutnya, masyarakat yang berada di golongan inilah yang perlu mendapatkan perhatian ekstra. Sebab, selain jumlahnya sangat banyak, daya belinya juga boleh dibilang pas-pasan. Itu pula yang menyebabkan Kodradi beserta seluruh jajarannya berupaya agar bisa terus menjalankan sebagai pilar utama pembiayaan perumahan rakyat. Apalagi, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) telah memberikan ruang bagi lembaga keuangan untuk menjadi bank fokus. “BTN sudah memenuhi syarat bank fokus dengan modal Rp 100 miliar-Rp 10 triliun,” kata Kodradi. Betul, seperti halnya bank-bank swasta nasional,di masa-masa mendatang BTN tetap membutuhkan modal tambahan untuk menjalankan misi dan visinya. Tapi itu bukan masalah besar, kendati pemerintah sedang tak memiliki “uang berlebih”. Manajemen bank yang bermarkas di kawasan Harmoni ini sudah membuktikan bahwa mereka mampu menyediakan dana yang dibutuhkan. Terakhir, untuk membiayai kredit kepemilikan rumah, BTN kembali menerbitkan obligasi XI senilai Rp 750 miliar. Obligasi yang memiliki tenor lima tahun untuk seri A dan tujuh tahun untuk seri B ini akan memasuki masa penawaran akhir pada bulan Juni 2005. Pada saat itu, diharapkan bisa diperoleh tingkat bunga yang kompetitif agar BTN bisa menurunkan suku bunga KPR. Selain dari hasil menjual obligasi, bank ini juga berencana menerbitkan obligasi syariah senilai Rp 100 miliar. Namun, mencari dana melalui penjualan surat utang, bagi BTN tampakny akan menjadi masa lalu. Sebab, sesuai dengan rencana pemerintah, ke depannya, penggalangan dana akan dilakukan melalui instrumen finansial baru yang populer dengan nama Secondary Mortgage Facility (SMF). Dengan lahirnya instrumen ini, BTN bisa melakukan sekuritisasi aset-aset debitor. Surat-surat berharga itulah yang kemudian dijual kembali untuk menambah modal. Dengan kata lain, pembiayaan BTN yang selama ini sering disebut mismatch funding – karena memakai dana jangka pendek untuk kepentingan jangka anjang bisa teratasi. Bahkan lebih dari itu, dengan keahlian yang dimilikinya, BTN bisa bertindak sebagai servicing agent dan selling agent. Jadi, bank lain pun bisa menggunakan jasa BTN dalam memperoleh dana dari SMF. KONSUMEN RSS BEBAS PAJAK Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, SMF kini bukan lagi sekedar obrolan di arena diskusi atau seminar. Kehadirannya, boleh dibilang, sudah di ambang pintu. Itu karena Wapres Jusuf Kalla telah mengisyaratkan bahwa SMF sudah harus berdiri sesegera mungkin. Paling tidak, lembaga, lembaga ini sudah harus berdiri pada Agustus depan. Bagi manajemen BTN, beleid ini jelas merupakan sebuah anugerah yang sangat berharga. Sebab, dibanding bank lain, bank inilah yang paling siap menyambut manfaat dari SMF. Menurut Kodradi, beberapa waktu lalu, dari total kredit pemilikan rumah yang telah disalurkan pada akhir tahun silam mencapai Rp 12,6 triliun, 54% diantaranya atau setara dengan Rp 6,8 triliun berpotensi untuk disekuritisasi melalui SMF. Nah, dana inilah yang bisa digunakan BTN untuk mengurangi ketergantungan pada obligasi. Rencana menjadikan BTN sebagai pilot project dalam pengoperasian SMF, sudah ramai dibicarakan di lingkungan Departemen Keuangan. Menurut Pokja SMF Depkeu, BTN dianggap yang paling siap lantaran memiliki data yang lengkap tentang penyaluran KPR. Tapi, itu bukan berarti hanya BTN yang akan disertakan pada awal beroperasinya SMF. Selama masa transisi, bank-bank lain juga dimungkinkan memperoleh pinjaman untuk menyalurkan KPR. Cuma, besarnya kredit akan diberikan berdasarkan nilai jaminan yang dimiliki bank, serta berjangka maksimal tiga tahun. Sebagai lembaga baru, SMF memang layak bertindak ekstra hati-hati. Sebab bagaimanapun yang dibisniskan oleh lembaga ini adalah kepercayaan. Artinya, kalau mau berjalan mulus, SMF harus mengusahakan agar jangan sampai surat-surat berharga yang dijajakan kepada investor dijamin oleh KPR bermasalah. Itu sebabnya, pada tahap-tahap awal, lembaga ini akan melakukan due dilligence terhadap KPR-KPR perbankan yang kelak akan dibeli. Insya Allah, jika SMF yang bermodal awal Rp 1 triliun telah tegak berdiri, yang akan menikmati bukan hanya bank penyalur KPR ataupun para pengembang perumahan, tapi juga masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Soalnya, pemerintah juga kini tengah mengusahakan agar pembelian rumah sedehana sehat (RSS) yang dilakukan melalui lembaga ini akan dibebaskan dari beban pajak. “Meski dimungkinkan dalam UU Perpajakan, kami masih akan berdiskusi lagi dengan Ditjen Pajak,” kata Dirjen Lembaga Keuangan, Darmin Nasution. Jadi, jelas, keputusan pemerintah yang tetap mempertahankan BTN sebagai bank yang akan fokus dalam pembiayaan perumahan, merupakan sebuah langkah yang tepat. Apalagi, setelah dilengkapi dengan perangkat yang bernama SMF. Inilah yang akan membuat harapan masyarakat kebanyakan untuk memiliki rumah menjadi semakin besar. Perkembangan Kinerja Bank BTN (Audited) Tahun 2000-2004 (dalam miliar rupiah) Keterangan Realisasi 2000 2001 2002 2003 2004 Total Aktiva 23.950 26.509 27.072 26.806 26.743 Total Kredit 7.674 8.412 10.211 11.161 12.609 Total Obligasi Pemerintah 13.995 13.775 14.191 13.197 10.959 Total Dana Pihak Ketiga 15.952 18.454 19.913 19.153 18.570 Laba/Rugi Sebelum Pajak (1.414) 121 303 218 481 Laba/Rugi Setelah Pajak (1.458) 125 151 129 370 Capital Adequacy Ratio (CAR) 8,65% 10,85% 11,39% 12,19% ##16,64% Loan to Deposit Ratio (LDR) 48,10% 46,28% 51,31% 58,27% 67,90% Non Performing Loan (NPL) - Goss 3,27% 4,75% 4,76% 3,80% 3,21% Pelampauan BMPK 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Return on Asset (RoA) -5,91% 0,49% 1,13% 0,82% 1,83% Return on Equity (RoE) -369,99% 25,06% 31,31% 18,12% 40,93% Net Interest Margin (NIM) -2,16% 1,24% 2,44% 3,35% 5,32% Profit Margin -41,27% 3,86% 7,24% 5,04% 16,47% Posisi Devisa Netto (PDN) 5,12% 5,75% 7,42% 1,00% 0,30% Modal (Pasiva) 706 830 894 903 #1.027* Jumlah Jaringan Kantor 171 175 178 191 200 # Setelah diperhitungkan dengan pembayaran deviden-deviden 50% (proyeksi) ## CAR 2004 setelah memperhitungkan Risiko Pasar 15,89%.
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130