Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


SMF Berjalan di Tengah Keraguan

29/01/2009
 
New Page 1 OLEH BM LUKITA GRAHADYARINI Kelesuan penyaluran kredit perumahan dan tingginya tingkat suku bunga kredit perbankan kini menjadi ancaman dalam pencapaian program  perumahan rakyat, apalagi kebutuhan perumahan terus bertambah. Data Kementerian Negara Perumahan Rakyat menyebutkan, tahun 2007 masih dibutuhkan 4,6 juta rumah untuk rakyat. Laju kebutuhan rumah per tahun sebanyak 800.000 unit Di tengah kesulitan itu, PT Sarana Multigriya Finance (SMF) Persero yang dibentuk pemerintah pada 26 Juli 2005 dan bergerak pada pembiayaan sekunder perumahan, kini dinantikan gebrakannya. PT SMF mengusung pola pembiayaan perumahan dengan menyinergikan pasar primer kredit pemilikan rumah (KPR) dengan pasar modal. Pola pembiayaan sekunder perumahan diharapkan menjadi salah satu langkah membangkitkan kegairahan baru dalam industri perumahan. SMF didirikan untuk memecah kebuntuan pembiayaan perumahan karena masih terjadi mismatch dalam pembiayaan oleh perbankan, yakni dana jangka pendek dikucurkan untuk pembiayaan jangka panjang. Meskipun demikian, hingga tahun 2008 kinerja PT SMF Persero belum membuahkan hasil yang signifikan. Sementara itu, krisis subprime mortgage di Amerika Serikat juga menuai kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pola pembiayaan sekunder perumahan akan mengalami nasib yang sama, yakni kredit macet. Nota kesepahaman Tahun 2008, PT SMF menandatangani nota kesepahaman (MOU) transaksi sekuritisasi KPR dari Bank Tabungan Negara Rp 500 miliar. Namun, kerja sama itu belum bisa berjalan karena PT SMF masih menunggu proses pendaftaran penawaran umum ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Presiden Direktur PT SMF Erica Soeroto mengakui, proses sekuritisasi KPR itu adalah yang pertama di Indonesia Transaksi sekuritisasi KPR membutuhkan proses panjang karena harus memenuhi beragam ketentuan regulasi. Pihaknya kini menunggu pernyataan efektif dari Bapepam-LK agar dapat menerbitkan efek beragun KPR dengan struktur kontrak investasi kolektif efek beragun aset (KIK EBA). Transaksi sekuritisasi KPR tidak akan berdampak pada nasabah karena nasabah tetap mengangsur cicilan kredit rumahnya ke bank. Melalui mekanisme transaksi itu, bank memperoleh kemudahan likuiditas sehingga memperbesar alokasi anggaran KPR kepada masyarakat Tahun 2008, PT SMF dengan modal awal Rp 1 triliun menerbitkan fasilitas pinjaman sebesar Rp 560 miliar. Dana itu, antara lain disalurkan kepada perusahaan multifinance, BTN, dan Bank DKI. Sementara itu, tahun 2009, pihaknya berencana akan menerbitkan obligasi atau surat utang sebagai alternatif pendanaan pinjaman. Surat berharga itu, lanjut Erica, rencananya akan dibelikan dana pensiun sehingga dana pensiun dialirkan ke perumahan. "Kalau likuiditas tersedia, mekanisme pasar perumahan akan jalan," tuturnya. Erica menyatakan, pola pembiayaan sekunder perumahan tidak akan berakhir seperti kasus subprime mortgage di AS. "Subprime mortgage" Kasus subprime mortgage di AS terjadi akibat kredit perumahan diberikan kepada nasabah yang tidak memiliki jaminan, tidak mempunyai penghasilan tetap, dan tidak membayar pajak sehingga tingkat gagal bayarnya tinggi. Sebaliknya, sekuritisasi KPR hanya dilakukan untuk KPR dengan nasabah yang memiliki penghasilan tetap, memiliki jaminan, dan membayar pajak. Hal itu karena KPR di Indonesia diberikan dengan seleksi yang ketat Seleksi terhadap KPR yang akan disekuritisasi, lanjut Erica, melampaui 32 kriteria kelayakan. Kriteria itu, antara lain, adalah KPR tidak terkonsentrasi di satu lokasi, satu kota, kriteria usia, dan KPR hanya untuk tempat tinggal Ketua Umum Real Estat Indonesia Teguh Satria mengemukakan, pihaknya pesimistis SMF mampu memecah kebuntuan pembiayaan perumahan. Penyebabnya, hingga tahun 2008 kinerja SMF belum menunjukkan hasil yang signifikan. Pembiayaan sekunder perumahan yang diusung SMF diharapkan mampu mengatasi persoalan likuiditas perbankan dalam penyaluran perumahan sehingga menurunkan suku bunga. "Dulu, kami berharap SMF memecahkan persoalan pembiayaan untuk perumahan bersubsidi. Namun, sampai hari ini kami belum melihat ada dampaknya Saya ragu harapan itu tercapai tahun ini," tutur Teguh. Pada tahun 2008, penyaluran KPR bersubsidi oleh perbankan berkisar Rp 4,5 triliun-Rp 5 triliun, dengan 90 persen penyaluran KPR bersubsidi berasal dari Bank Tabungan Negara. Sementara itu, alokasi subsidi pemerintah Rp 800 miliar atau 1/6 dari harga jual rumah. Tahun 2009, subsidi pemerintah meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 2,5 triliun untuk rumah sederhana sehat dan rumah susun sederhana milik (rusunami). Untuk menyerap subsidi itu, dibutuhkan penyaluran KPR oleh perbankan sekitar Rp 13 triliun. Dengan asumsi 90 persen dana disalurkan oleh BTN, maka penyaluran KPR BTN berkisar Rp 11,5 triliun. Teguh mengatakan, kebutuhan likuiditas KPR sangat sulit dipenuhi oleh PT SMF Persero dengan pola pendanaan yang belum memiliki kepastian. Dengan kondisi itu, sulit bagi SMF untuk membeli portofolio BTN sebesar Rp 11,5 triliun. Di tengah jalan berliku itu, kinerja SMF sebagai jembatan pembiayaan dan likuiditas perbankan harus terus didorong. Keberadaannya diharapkan menjadi salah satu obat mengatasi persoalan perumahan rakyat (KOMPAS)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130