Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


SMF Jadi Terobosan Pendanaan KPR

11/09/2008
 
New Page 1 Jakarta, Probisnis RM. Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang mutlak dipenuhi. Bagi kelompok masyarakat menengah kebawah yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi, fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) merupakan salah satu solusi pemenuhannya. Namun, perbankan sebagai lembaga yang menyediakan dana pemilikan rumah tidak dapat meningkatkan lending capacity memenuhi kebutuhan masyarakat karena pembiayaan perumahan bersifat jangka panjang sehingga mengakibatkan misma-chtpendanaan. "Kebutuhan rumah sederhana setahun berkisar 200 ribu lebih, sementara pemenuhannya melalui KPR baru berkisar 80 ribu rumah. Jika ingin konsisten kebutuhan rumah sederhana benar-benar jatuh pada mereka yang membutuhkan, harus dilakukan perubahan pembiayaan perumahan dengan membentuk sistem pembiayaan sekunder perumahan (SMF) mengisi gap pemenuhan kebutuhan," kata Dr Dhaniswara Kwartantijono Harjono di Jakarta, kemarin. Menurut Dhaniswara yang baru mempertahankan doktor hukum Universitas Pajajaran dengan disertasi "Konsep Hukum Fasilitas Pembiayaan Sekunder Perumahan Dalam Sistem Hukum Indonesia," sebenarnya, kebutuhan dana pembangunan perumahan masyarakat bisa diperoleh melalui pasar modal atau penerbitan obligasi dengan yield kompetitif. "Dengan begitu perbankan tidak perlu lagi terbebani dana jangka panjang, karena dia hanya mengambil bunga di depan yang kemudian melepas pada sebuah perusahaan yang dibentuk SPV (Special Porpuse Vehicle) yang melakukan sekuritisasi di pasar modal," katanya. Dalam kaitan itu, pembiayaan sekunder perumahan (Secondary Mortgage Facility/SMF) dijadikan kegiatan penyaluran dana jangka menengah, jangka panjang pada kreditor asal untuk melakukan sekuritisasi dengan cara pembelian kumpulan asset keuangan kreditor asal, sekaligus penerbitan efek beragun asset (EBA) yang merupakan solusi pemenuhan pendanaan KPR. Proses sekuritisasi SMF sendiri dilakukan dalam dua langkah meliputi, pembuatan perjanjian KPR antara konsumen perumahan dengan bank yang dijamin dengan jaminan pokok berupa tanah yang dibeli. Kemudian, bank penerima KPR mengumpulkan sejumlah KPR tersebut dengan membuat klasifikasi berdasarkan harga dan jangka waktu yang mengalihkan pada lembaga yang berbentuk Perseroan Terbatas (SMF) yang menerbitkan sekuritas atas piutang tersebut. Menurut dia, konsepsi pelaksanaan SMF bisa dilakukan melalui pembaharuan hukum, karena pranata hukum pembiayaan sekunder merupakan hukum yang masuk dalam lingkungan hukum kekayaan dan perikatan yang mempunyai sifat terbuka dan pelengkap sehingga dapat dilakukan perubahan hukum sesuai budaya dan tradisi hukum Indonesia. Sebagai konsepsi, katanya, mekanisme pembiayaan sekunder perumahan bisa dilakukan dengan pembelian piutang secara jual putus oleh Special Purpose Vehicle (SPV) yang dibentuk dengan melakukan sekuritisasi utang melalui peneritan EBA. YOG
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130