SPP Bank Harus Dilakukan Hati-hati

New Page 1 Kamsari NERACA Cipanas-Deputi Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Pembiayaan, Iskandar Saleh menyatakan, rencana pemerintah mengaplikasikan Single Presence Policy (SPP) harus dilakukan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. "Restrukturisasi perbankan nasional dengan kebijakan merger yang kurang tepat sasaran justru bisa menghambat program perumahan rakyat yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah," tambah dia dalam Business Talk bertajuk "Mencari Format Kebijakan Pemerintah dalam Pembiayaan Perumahan Rakyat, Sabtu (17/11). Saat ini Bank Tabungan Negara (BTN) memang disebut-sebut akan dimerger dengan bank BUMN lainnya. Namun berdasarkan penelitian, tambah dia jika BTN dipertahankan sebagai entitas sendiri (stand alone) sebagai bank fokus maka survival rate BTN justru akan bertahan di angka 78 persen. Sementara menurut Kabag Penelitian BTN Sasmaya Tuhulele merger justru akan menurunkan survival rate BTN hingga dibawah 50 persen. Rencana merger BTN sebelumnya diutarakan terkait kebijakan SPP yang ditargetkan Bank Indonesia pada 2010. "Kalau merger dengan BRI, BNI atau Mandiri, itu akan menurunkan survival rate BTN dalam melaksanakan fokus kita yang bergerak di sektor perumahan rakyat. Penurunannya bisa mencapai dibawah 50 persen," jelasnya. Iskandar melanjutkan bahwa sentralisasi struktural yang akan terjadi jika dilakukan merger, akan menghambat kemudahan masyarakat dalam memperoleh kredit perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Sebenarnya Indonesia membutuhkan bank yang fokus pada program perumahan rakyat. Dan BTN sesungguhnya sudah melakukan itu." kata Iskandar. Bank sejenis Menurut Sasmaya jika memang harus dilakukan merger, BTN lebih cocok dimerger dengan bank yang memiliki perilaku sejenis. "Masih ada 29 bank kokyang lebih cocok dikawinkan dengan BTN," kata Sasmaya tanpa merinci 29 bank tersebut. Dijelaskannya, kebutuhan bank fokus saat ini masih sangat dibutuhkan oleh Indonesia. "Contohnya, restrukturisasi perbankan yang terjadi pasca krisis 1997, hasil merger antara Bapindo dan Bank Exim, ternyata malah menghambat core bidang bank-bank tersebut. Sekarang malah akhirnya didirikan bank baru, yaitu Bank Expor Indonesia," kata Sasmaya. Menanggapi hal tersebut, Sasmaya menekankan, kebutuhan adanya bank fokus tidak terhindarkan. "Oleh karena itu, daripada merger, BTN lebih memilih dibentuk Operational Holding Company bagi 4 bank BUMN tadi, agar masing-masing bank bisa tetap bergerak di core bidangnya sendiri," tandas Sasmaya Menurut dia Mayoritas bank-bank besar saat ini masih belum memberikan perhatian kepada proyek-proyek perumahan murah. Kebanyakan lebih memilih mengucurkan kredit untuk rumah-rumah menengah ke atas. "Sektor KPR kurang diminati oleh bank-bank lain, karena memiliki risiko tinggi, dan bisa menaikkan npl. Kebanyakan bank lebih tertarik masuk ke sektor kredit perumahan yang nilainya di atas Rp 300 jutaan," kata dia. Dengan kendala tersebut, maka megaproyek pemerintah membangun ratusan ribu unit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan juga rusun murah bisa terhalang. Di tempat terpisah anggota Komisi VI DPR, Hasto Kristiyanto menuturkan fungsi intermediasi BTN harus diperkuat untuk pelaksanaan program perumahan rakyat. Jika BTN diakusisi bank lain, hal itu akan tidak efisien. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, pemerintah menargetkan pembangunan 1,35 juta unit rumah sederhana sehat bersubsidi.*