Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Soal Kisruh Akuisisi Bank BTN

08/10/2007
 
New Page 1 Ogah Dicaplok Bank Lain BTN Maunya Go Public Entah mengapa isu akuisisi menggelinding lagi di saat akhir kepemimpinan Kodradi di Bank BTN. Kodradi memang sudah diperpanjang dua tahun lebih dan siap diganti. Namun, pergantian direksi diambangkan. Begitu juga dengan rencana IPO (penawaran saham perdana) lenyap. UNTUK kedua kalinya, Kodradi diuji ketangguhannya menyelamatkan bank yang dipimpinnya dari ancaman merger ataupun akuisisi. Dua tahun lalu, saat masa jabatannya resmi habis dan belum diganti, rencana akuisisi BTN sudah dilontarkan Meneg BUMN sebelumnya Sugiharto. Kodradi sepertinya dipayungi malaikat, banyak pihak terutama dari pemangku kepentingan (stake holder) membela eksistensi BTN. Karena, bank yang berbisnis kredit pemilikan rumah ini banyak berhubungan erat dengan masyarakat menengah ke bawah dan para pengembang perumahan sederhana sehat. Tak ketinggalan, BTN juga dibentengi politisi Senayan yang juga merasa berkepentingan dengan fungsi BTN yang dekat dengan rakyat bawah. Tak heran, isu akuisisi selesai sudah setelah sejumlah Komisi DPR menolak rencana akuisisi dan membiarkan BTN stand alone (berdiri sendiri). Sekarang, masalah akuisisi diangkat lagi Meneg BUMN yang baru Sofyan Djalil. Sofyan beranggapan akuisisi merupakan langkah tepat untuk mengatasi masalah ketidaksesuaian (mismatch) likuiditas dan untuk menambah modal BTN. Sofyan juga membatalkan rencana IPO dan juga mengambangkan pergantian Dirut BTN. "Ini yang nggak masuk di akal. Sepertinya, Meneg BUMN tak mempunyai rencana yang tepat dan benar untuk BTN. Pergantian direksi tak jelas, IPO pun tak mau dilakukan. Malah balik lagi ke masalah akuisisi," sentil anggota Komisi VI DPR Syafrin Romas. Romas tak sendirian melontarkan kritikan terhadap pengganti Sugiharto ini. Sejumlah anggota DPR seperti Enggartiasto Lukita, Max Moien, Lili Asdjudiredja, Hasto Kristiyanto, Hamka Yandhu mempertanyakan langkah gegabah sang Meneg. Enggar bahkan mengajak Meneg Sofyan berdebat empat mata soal rencana akuisisi BTN yang dilontarkannya. Kepada Meneg Sofyan, Enggar menyampaikan ketidaksetujuannya. "Saya bilang, mohon maaf kita berbeda. Karena seperti apa yang disampaikan rekan-rekan Komisi V. Pertama, BTN itu punya misi khusus menyalurkan KPR bersubsidi. Lebih dari 97 persen KPR bersubsidi dilakukan BTN. Jadi bila BTN diambil alih, diakuisisi, diambil alih bank lain, saya khawatir misi itu tak terlaksana dengan baik," kata Enggar. Sementara, Hasto Kristiyanto S menyebut Meneg BUMN melontarkan wacana yang kontraproduktif bagi BTN. Bank yang fokus pada pembiayaan perumahan itu justru lagi menonjol kinerjanya. "Isu akuisisi atau merger ini bisa mengganggu internal BTN, entah berapa kerugiannya. Isu ini menjadi kontraproduktif bikin polemik lagi dan tak mudah melaksankan rencana akuisisi itu," wanti-wanti Hasto. Hasto mengaku heran dengan cara Meneg BUMN melontarkan bola liar. Karena, masalah ini sudah dikupas tuntas dua tahun lalu. "Meneg BUMN harus belajar lagi lah, buka file lama. Dulu saja kita menolak, apalagi sekarang dengan kinerja BTN yang terus meningkat," tegasnya. Sementara, anggota Komisi XI Hamka Yandhu mempertanyakan keputusan Meneg BUMN membatalkan rencana IPO BTN. Menurut Hamka, langkah yang paling tepat yakni memberikan kesempatan BTN untuk go public yang sangat bermanfaat bagi bank perumahan ini. "Dengan privatisasi melalui IPO, BTN bisa menjadi perusahaan transparan, kinerja baik. Kan kita bisa kita tahu berapa nilainya bila jadi perusahaan terbuka. Bukan terburu-buru melakukan akuisisi seperti ini," tegasnya. Selain derasnya kritikan dari Senayan, Sofyan Djalil pun mendapat protes dari para pekerja perumahan diantaranya rekan sejawat yakni Menpera Yusuf Asy'ari. Tentu saja menteri perumahan khawatir programnya bakal tersendat karena BTN selama ini menyumbang 95 persen bagi pembiayaan rumah menengah ke bawah. Sejauh ini, kata Menteri, belum ada perbankan nasional yang mampu masuk pasar menengah bawah seperti yang dilakukan BTN karena memang mereka tidak memiliki kemauan itu. "Tidak bisa kita bayangkan seandainya BTN hilang kemana dana subsidi rumah harus disalurkan," ujarnya. Perbankan nasional sebagian besar membiayai rumah menengah atas, serta selama ini tidak pernah ada yang peduli membiayai Rumah Sederhana Sehat (RSh) dengan nilai kurang dari Rp 49 juta, kata Menpera. Dari kalangan Komisi V pun tak ketinggalan menyampaikan kritikan. Ketua Komisi V DPRRI Ahmad Muqowam, secara tegas menolak keinginan Meneg BUMN tersebut karena dalam butir kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) beberapa waktu lalu secara tegas menyebutkan BTN harus berdiri sendiri sebagai bank yang fokus dibidang pembiayaan perumahan. "Kita dulu pernah menolak rencana serupa yang dulu dilontarkan Meneg BUMN saat itu (Sugiharto), namun saya tidak habis pikir apa maksudnya Sofyan Djalil sampai melontarkan kembali rencana tersebut," kata Muqowam. Penolakan juga dilontarkan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Realestat Indonesia (DPP REI), Lukman Purnomosidi yang mengatakan, arah kebijakan Meneg BUMN sangat tidak jelas. "Seharusnya kalaupun ada perubahan kebijakan di bidang perbankan seyogyanya pemerintah mempertimbangkan dampaknya bagi kelangsungan pembangunan rumah rakyat," kata Lukman. Pernyataan keras juga dikemukakan Ketua Unium Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (DPP Apersi), Fuad Zakaria yang menuding Meneg BUMN telah menentang atasannya Presiden dan Wakil Presiden. "Jelas-jelas Presiden maupun Wakil Presiden mendukung keberadaan BTN sebagai bank yang fokus dibidang perumahan. Namun dengan pernyataan tersebut jelas-jelas Meneg BUMN mengingkari amanah yang telah diberikan kepadanya," kata Fuad. Fuad mengatakan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam melontarkan pernyataan karena dampaknya akan menimbulkan keresahan di masyarakat apalagi saat ini BTN masih menjadi favorit bagi MBR untuk mendapatkan fasilitas KPR. "Saat ini mana ada bank yang peduli untuk menyalurkan KPR kepada masyarakat yang penghasilannya kurang dari Rp 2,5 juta. Hal inilah yang harus dipahami Meneg BUMN sebelum memberikan pernyataan," kata Fuad. Hal senada juga dikemukakan pengamat properti Panangian Simanungkalit yang melihat Meneg BUMN tidak peka terhadap kondisi perbankan saat ini. "Harusnya dia paham saat ini hanya BTN yang peduli dalam membiayai MBR," ujarnya. AUL
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130