Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Strategi Perusahaan Induk Lebih Simple

02/01/2008
 
New Page 1 Syarif Fadilah NERACA Jakarta-Pemerintah telah memastikan akan membentuk holding bank BUMN untuk memenuhi peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan kepemilikan tunggal (Single Present Policy/ SPP). Dan strategi penunjukkan perusahaan induk untuk mengelola bank-bank BUMN dianggap lebih mudah dan efisien ketimbang strategi pembentukan BUMN baru. Hal itu diungkapkan pengamat" ekonomi dari The Indonesia Economic Intelligence Djoko Retnadi. Menurut dia jika membentuk BUMN baru semacam Indonesian Bank Holding Company (IBHC) memerlukan lebih banyak waktu dan biaya. "Selain itu juga membutuhkan akte pendirian baru seperti Undang-undang atau surat keputusan menteri BUMN," jelas dia. Sementara jika menunjuk satu bank yang sudah eksis akan lebih simple. Jika dilihat dari sisi ekonomi sebenarnya dua pilihan itu tidaklah terlalu sulit. Tapi sisi kepentingan politik yang membuat dua pilihan itu akan menemui tantangan. "Sepertinya stake holder DPR yang akan sedikit membuat keputusan ekonomi menjadi lebih lama," tambah Djoko Sementara tantangan dari penunjukkan kata dia kemampuan modal dari bank yang ditunjuk sebagai holding. "Misaknya Bank Mandiri .. yang ditunjuk sebagai holding dan disuruh mengelola BRI. Jika nanti BRI butuh modal apakah Mandiri akan bisa memenuhinya," tambah dia. Sebelumnya Menteri Negara BUMN, Sofyan Djalil, selaku kuasa pemegang saham mengatakan, pemerintah menyetujui batas waktu penerapan SPP oleh Bank Indonesia (BI) dan tidak jadi mengajukan perpanjangan waktu penerapan kebijakan tersebut. Kebijakan SPP yaitu penerapan atas satu pihak menjadi satu pengendali atas bank diharapkan terealisasi tahun 2010, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), PT Bank Mandiri Tbk serta PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) masih dikendalikan oleh pemerintah. BI mengharapkan pemerintah untuk mengambil perlakuan terhadap seluruh bank BUMN paling lambat akhir Desember 2008 dengan memilih opsi antara lain, merger, induk usaha (holding company) maupun pengalihan/pengurangan saham. "Saya sudah kirim surat ke Bank Indonesia. Isinya meminta waktu beberapa bulan untuk menyiapkan proposal dan blueprint SPP, kemungkinannya akan dibentuk holding company" kata Sofyan di Gedung Menko Perekonomian Jakarta, akhir pekan lalu. Sofyan menegaskan, tidak akan meminta perlakuan khusus kepada BI ataupun meminta perpanjangan waktu untuk membahas lebih mendalam namun keputusan pemegang saham pemerintah berupaya menerapkan kebijakan SPP tahun 2010. Dalam opsi pendirian holding pemerintah bisa langsung membentuk perusahaan induk. Untuk itu pemerintah dapat memilih langsung menunjuk sebuah bank untuk dijadikan perusahaan induk atau mendirikan BUMN baru seperti IBHC. Dalam srategi pertama, pemerintah dapat memilih bank yang asetnya paling besar untuk dijadikan perusahaan induk. Namun pilihan itu terbentur oleh masalah masih cukup tingginya Non Performing Loan Bank Mandiri. Permasalahan berikutnya adalah struktur perusahaan induk yang nantinya membingungkan serta memerlukan pendanaan lewat penerbitan saham terbatas. Di sisi lain, investor minoritas tak dapat menukar saham bank bawahan dengan saham bank induk. Bagaimana dengan strategi kedua? Membentuk IBHC dengan kedudukan keempat bank setara di dalam perusahaan induk. Keuntungan model ini adalah tercapai keinginan untuk membuat bank yang ukuran, diversifikasi usaha, skala, dan produk yang selama ini diinginkan. Pemerintah juga mengajukan strategi holding yang kedua yaitu dengan membetuk strategic holding. Dalam skenario ini Bank Mandiri dipisahkan meski tetap berada di bawah IBHC.#(Harian Ekonomi Neraca)
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130