Subsidi Rumah akan Dihapus

"Saya akan mengubah subsidi dengan pola public service obligation (PSO)," ungkap Suharso saat berkunjung ke redaksi Republika di Jakarta, Rabu (9/12).

PSO yang dimaksud politikus asal PPP ini tidak sama dengan PSO BBM yang dipunyai Pertamina. Melalui pola baru ini, dia menjelaskan, anggaran subsidi tahun depan sebesar Rp 3,1 triliun akan dikelola melalui perbankan. Dia ingin dua bank yang mempunyai jaringan hingga ke daerah-daerah, mengelola dana itu dengan proporsi sama besar.

Menurut Suharso, bank yang dipilih diberi kewajiban menyiapkan juga dana sejumlah yang sama diberikan pemerintah. Dia mencontohkan jika Bank BTN diberi dana PSO sebesar Rp 1,5 triliun maka bank ini harus menyiapkan dana juga sejumlah yang sama. Dengan perhitungan suku bunga sekarang sebesar delapan persen, melalui cara ini pembagian bebannya bisa dibagi dua bersama pemerintah. Artinya, tingkat suku bunga bisa diturunkan menjadi empat persen.

Setelah memperhatikan biaya untuk bank, Suharso menghitung, kredit yang bisa diberikan bank kepada pengembang sebesar enam persen. Dia ingin kredit ini diarahkan bagi sektor konstruksi sehingga bisa merangsang pengembang membangun rumah murah. Oleh pengembang, lanjutnya, rumah yang dibangun bisa dijual dengan bunga maksimal 10 persen. "Itu sudah cukup memberikan keuntungan bagi pengembang," katanya.

Bila sistem PSO ini berjalan, pemerintah tak perlu memberikan subsidi lagi. Suharso mengharapkan sistem baru ini bisa diterapkan 2010. Dia sudah menyampaikan rencana ini kepada Wakil Presiden Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Memang ada kendalanya, apakah subsidi ini semuanya bisa ditarik di muka."

Suharso yakin cara ini lebih efektif mendorong pembangunan rumah sederhana. Bagi masyarakat pun bisa mendapatkan rumah dengan harga murah. Selama ini, diakuinya, harga yang mahal menjadi kendala utama masyarakat kalangan menengah ke bawah untuk mendapatkan rumah. "Kita juga akan meminta Jamsostek menyerahkan sebagian dananya untuk PSO ini. Saya akan minta izin Presiden," ungkapnya.

Mennegpera juga berniat membuat RUU Tabungan Perumahan Nasional. Melalui peraturan ini, dia ingin nanti masyarakat yang sudah mempunyai penghasilan tetap menyisihkan sekitar lima persen pendapatannya untuk ditabung. Dia mempersilakan bila ada swasta yang berniat mengelola dananya. "Tapi lebih baik dikelola negara," sergahnya.

Pemerintah sebagai pengelolanya, Suharso menjelaskan, wajib menyediakan rumah murah bagi masyarakat. Seperti di Singapura, contohnya, pemerintah membangun rumah bagi warganya dengan menggunakan anggaran negara. Rumah ini dijual ke masyarakat dengan harga jauh di bawah biaya pembangunannya.