Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Sugi Didesak Perintahkan Bank BUMN Bantu KPR

29/11/2005
 
Beban berat membangun sejuta rumah sangat dirasakan para pengembang, khususnya pengembang yang membangun rumah sederhana sehat (RSH). Selain kenaikan harga BBM yang diikuti makin menggilanya harga bahan bangunan, perbankan juga enggan mengucurkan kredit. Jakarta, Bisnis RM "Kita minta Meneg BUMN memberikan instruksi kepada bank-bank pemerintah agar memberikan KPR. Kalau MOU saja tidak cukup, perlu langkah nyata dari pemerintah," tegas Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Fuad Zakaria di Jakarta, kemarin. Menurut Fuad, di tingkat kementerian sendiri kurang koordinasi untuk mencapai tujuan membangun sejuta rumah. Apalagi setelah adanya kenaikan harga BBM, inflasi dan menurunnya daya beli masyarakat, mengancam akan menggagalkan program pembangunan satu juta rumah. Fuad mencontohkan dalam pemberian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), bank-bank BUMN enggan menyalurkan KPR. Menurut Fuad, hanya Bank Tabungan Negara (BTN) yang tetap komitmen menyalurkan KPR bersubsidi. "Bank BUMN lain beralasan KPR bersubsidi tidak menarik bagi mereka karena kurang menguntungkan. Padahal Meneg BUMNnya kan selalu profit oriented. Makanya, kita desak Meneg BUMN agar mengeluarkan instruksi kepada bank pemerintah buat membantu masyarakat kecil," tegasnya. Fuad mengharapkan pemerintah dapat mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Menteri Negara Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Meneg BUMN dan Menteri Dalam Negeri) untuk mendorong percepatan pembangunan rumah sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009 sebanyak satu juta unit rumah. Menurut Fuad, Menkeu dilibatkan dalam hal ini untuk memberikan fasilitas keringanan pajak. Bahkan jika dimungkinkan untuk membebaskan pajak-pajak yang dibebankan kepada rumah sederhana sehat (RSH). Salah satu yang diusulkan adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dirasakan memberatkan dalam kondisi saat ini. Sedangkan koordinasi dengan Meneg BUMN menyangkut penyaluran KPR subsidi yang saat ini baru Bank BTN yang menjadi andaian. Padahal, banyak bank potensial lain yang sebenarnya mampu untuk menyalurkan KPR subsidi. Sementara Mendagri diharapkan dapat memberikan kebijakan untuk mempermudah perizinan serta menghilangkan biaya-biaya dalam pengurusan RSH. Tinjau Harga RSH Pada kesempatan itu, Apersi juga min.ta agar Menpera meninjau kembali harga RSH yang tahun ini dinaikkan menjadi Rp 42 juta per unit, karena harga itu belum mempertimbangkan kenaikan harga material bangunan sebagai dampak dari kenaikan harga BBMpada 1 Oktober 2005. Menurut Fuad, kenaikan harga RSH sebaiknya ditetapkan pada tahun 2006 sebab kebanyakan pembangunan RSH sebelum 1 Oktober 2005 (saat harga BBM dinaikkan) sudah rampung 70-80 persen, sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh kenaikan harga badan material. "Saya khawatir apabila harga RSH yang ditetapkan pemerintah masih mengacu kepada Rp 42 juta, maka tidak banyak pengembang yang tertarik untuk masuk ke bisnis RSH," kata Fuad. Namun, dia memperkirakan bahwa bila harga RSH dinaikkan lagi, kemungkinan besar akan sulit dipasarkan karena pembelinya merupakan masyarakat berpendapatan rendah tidak mampu membeli. Fuad menambahkan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan subsidi bagi masyarakat yang terkena dampak langsung akibat kenaikan harga BBM, termasuk untuk pengadaan rumah. Oleh karena itu, seiring dengan penyesuaian harga rumah tahun 2006, juga harus ada penambahan subsidi. Apersi sendiri menargetkan dapat membangun RSH sebanyak 62.000 unit dari 225.000 unit yang ditargetkan pemerintah. Namun sampai Oktober 2005 baru terealisasi 28.000 unit dan sampai akhir tahun diperkirakan dapat terbangun 40.000 unit RSH.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130