Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


TIGA TAHUN KEMENTRIAN PERUMAHAN RAKYAT KABINET SBY

25/10/2007
 
New Page 1 On The Right Track, Tapi Butuh Dukungan Nasib malang memang nyaris selalu menemani keberadaan institusi pemerintah yang menangani masalah perumahan dan permukiman. Meski masalah perumahan rakyat selalu jadi salah satu target goal agenda kerja pemimpin yang berkuasa, namun institusi yang menanganinya belum pernah sekelas departemen. Pertama kali masalah perumahan menjadi salah satu agenda penting terpihat dari berdirinya Mentri Muda urusan Perumahan Rakyat yang kali itu dijabat Cosmas Batubara. Usai itu, Akbar Tandjung naik menggantikan posisi Cosmas. Oleh Akbar, kalangan developer yang memang berduit, mulai digalang menjadi salah satu penyokong utama Golongan Karya (Golkar). Belakangan, banyak kader Golkar berasal dari kalangan pebisnis konstruksi dan properti. Era Akbar berakhir ketika Siswono Yudhohusodo dilantik menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat. Namun posisi Akbar sudah terlanjur mengakar di kalangan pengembang. Tatkala kabinet Soeharto tumbang dan digantikan oleh Habibie, kali ini Theo Sambuaga dipercaya untuk mengisi kursi yang mengayomi bisnis properti dan konstruksi tersebut. Saat Habibie lengser dan digantikan oleh Gusdur, Kementrian Perumahan Rakyat diperluas fungsinya hingga berubah menjadi Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Namun saat Megawati naik ke kursi presiden, Departemen ini digusur dan menjadi subordinasi dari Departemen Pekerjaan Umum. Alhasil, semua fundamen keberadaan kementrian Perumahan Rakyat bubar. Para ahli masalah perumahan dan permukiman dimutasi ke berbagai tempat. Tak heran kalau rapot kabinet Megawati dalam masalah penanganan perumahan dan permukiman merah. Untungnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pernah tinggal di Rumah Sederhana (RS) dan Wapres Jusuf Kalla yang pernah bergaul erat di bisnis konstruksi, melihat pentingnya penyediaan permukiman dan perumahan sehat bagi masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Alhasil, SBY-JK pun menyediakan satu posisi kementrian yang akan menangani masalah perumahan. KH Yusuf As'ary pun dipilih untuk menjadi penjaga gawang kabinet dalam masalah penyediaan hunian murah namun sehat tersebut. Lantas, sepanjang tiga tahun kiprah kementrian perumahan rakyat, apa saja yang sudah dilakukan? Menurut Pengamat Properti Panangian Simanungkalit, Kementrian Negara Perumahan Rakyat sebenarnya praktis baru bekerja dua tahun lebih. Pada awal pendirian, waktu Menpera banyak dihabiskan untuk menata infrastruktur dan konsep kerja Kementrian Perumahan Rakyat lantaran institusi ini pernah ditiadakan oleh Megawati. "Nah, dalam dua tahun menjalankan program kerjanya, memang banyak penanganan masalah perumahan yang belum berjalan mulus. Tapi sudah banyak yang dilakukan selama dua tahun. Misalnya, ada program Rumah Susun, RSH, SMF, ada juga subsidi asuransi, hingga ke pembiayaan UKM," kata Panangian. Tapi yang penting, papar Panangian, kementrian ini sudah membangun kembali fundamen dan konsep pemerintah terhadap perumahan. Dari yang dulu tidak peduli terhadap perumahan sekarang sudah lebih peduli dan diaplikasikan lewat program-program tadi. Panangian menegaskan, di masa depan, jangan lagi ada pembubaran kementrian perumahan. Malah idealnya dijadikan departemen. Namun karena terkait dengan anggaran, mungkin dengan bentuk kementrian saja cukup. "Itu komitmen politik terhadap rakyat. Kenapa? Karena ujung dari pembangunan itu kan kesejahteraan rakyat, pembangunan itukan salah satunya merumahkan masyarakat," ujarnya. Dengan daya beli masyarakat terhadap perumahan yang masih rendah, urai Panangian, sebenarnya kementrian perumahan rakyat punya peran penting untuk mengimbangi tekanan pasar dari kalangan pengembang yang selalu berorientasi membangun rumah menengah atas, supaya rumah sederhana ini bisa eksis dan mudah diperoleh masyarakat. Terutama dari pasokan, karena demand pasti ada karena mengiringi pertumbuhan penduduk. Disitulah pentingnya intervensi atau campur tangan pemerintah terhadap kesenjangan antara pasar dan daya beli masyarakat yang rendah. "Saya melihat dalam tiga tahun ini, keberpihakan dan komitmen sudah jelas. Hanya saja bagaimana mengisinya selama tiga tahun, itu yang masih harus disempurnakan. Dalam arti bagaimana kementrian mengembangkan kemampuan negosiasi dengan pemilik keuangan negara yaitu departemen keuangan supaya perumahan ini lebih diperhatikan," jelasnya. Dia berharap, setiap menteri yang terkait dengan penyediaan perumahan, sebaiknya diajak kerjasama seperti Menteri ESDM dalam soal penyediaan listrik, Menteri PU dalam penyediaan infrastruktur, menteri keuangan dalam penyediaan subsidi perumahan atau menteri BUMN dalam masalah revitalisasi korporasi seperti Perumnas dan BTN. "Jadi paling tidak tujuh anggota kabinet bisa ambil peranan untuk memperbesar kapasitas kementrian perumahan untuk memperlihatkan keberpihakan pemerintah terhadap orang miskin, yang sampai saat ini semua itu belum terjadi," tandasnya. Panangian mengambil contoh kasus dalam masalah Bank Tabungan Negara (BTN). Menurutnya, keinginan Menneg BUMN ingin menggabungkan BTN dengan bank lain yang tanpa berbicara dulu dengan mentri perumahan dan menteri keuangan. "Padahal kan tetangganya. Nah itu yang tidak terjadi. Tiba-tiba saja muncul pernyataan Menng BUMN di koran. Sementara peran dia sebenarnya bisa sangat signifikan dalam membantu policy pemerintah dalam penyediaan perumahan," tegasnya. Dia menyarankan, ke depan sebaiknya keberadaan kementrian perumahan jangan diganggu gugat lagi. Malah sebaiknya pemerintah dan anggota kabinet menjadikan sektor perumahan sebagai sektor yang strategis. "Karena multiflier efeknya besar, misalnya dalam penciptaan lapangan kerja. Sedangkan dari segi pembiayaan, bisa menyerap dana-dana jangka panjang dalam jumlah besar," urainya. Sebenarnya, kiprah kementrian perumahan memang sangat signifikan bagi penyediaan rumah murah. Lihat saja faktanya, dalam tahun pertamanya berkiprah, Kemenpera berhasil mendelivery subsidi kredit perumahan untuk penyediaan diatas 50 ribu unit rumah sehat sederhana. Setahun berikutnya, Kemenpera mampu mendorong adanya pasokan rumah murah bagi kalangan MBR lebih dari 70 ribu unit rumah. Dan tahun ini, Kemenpera berhasil memaksa developer tidak terlalu fokus pada bisnis rumah menengah atas. Hasilnya, belum sampai tahun 2007 pungkas, sudah lebih dari 75 ribu kepala keluarga berhasil memperoleh hunian murah namun layak dan sehat. Angka ini akan menggelembung lebih besar lagi andaikata Kemenpera mendapat dukungan daii banyak pihak. Lantaran dua program besar tengah diusung institusi yang dikomandani KH Muhammad Yusuf As'ary ini. Dua program tersebut adalah penyediaan sejuta Rsh dan seribu tower rumah susun. Kalau dua program ini sukses, jutaan kepala keluarga bakal bisa tenang menghidupi keluarganya di sebuah rumah yang sehat dan asri.(KAMSARI) Harian Ekonomi Neraca
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130