Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Tanah Negara Dapat Dialihkan untuk Perumahan PNS

29/09/2005
 
JAKARTA - Pemerintah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan aset tanah milik negara untuk kepentingan perumahan pegawai negeri sipil (PNS) tanpa harus meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau DPR Daerah. Dengan demikian, penyediaan lahan untuk perumahan PNS dapat dilakukan oleh pemerintah secara lebih cepat. "Pemindahtanganan aset negara ini cukup dengan keputusan pemerintah pusat, gubernur, atau bupati/walikota tempat aset tanah tersebut dikuasai," kata Staf Ahli Menteri Negara Perumahan Rakyat Bidang Hukum dan Pertanahan Riptono Sri Mahodo saat berbicara pada Musyawarah Kerja Nasional Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS, di Jakarta, Selasa (27/9). Ia membenarkan, seperti diatur dalam UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, secara prinsip pemindahtanganan tanah dan bangunan milik negara atau daerah memang harus dengan persetujuan DPR atau DPRD, berapa pun nilainya. Namun, menurut Riptono, pasal 46 dan pasal 47 undang-undang yang sama memberi sejumlah pengecualian. Tanpa persetujuan DPR atau DPRD, tegas Riptono, aset tanah atau bangunan dapat dipindahtangankan, salah satunya, jika diperuntukkan bagi kepentingan PNS. Pengecualian lain adalah sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota, harus dihapuskan karena anggaran pengganti untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen pelaksanaan anggaran, diperuntukkan bagi kepentingan umum, dan tidak layak secara ekonomi jika dipertahankan kepemilikannya,setelah ada penetapan dari pengadilan. Riptono mengemukan hal itu menanggapi pernyataan Direktur Kredit PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero) Siswanto yang mengatakan, selama ini salah satu hambatan utama dalam pencapaian target pembangunan rumah sederhana sehat (RSH) adalah terbatasnya lahan. Sementara itu, pemanfaatan lahan milik pemerintah daerah harus melalui tahapan yang panjang karena harus seizin DPRD. "Untuk bisa dimanfaatkan sebagai lahan perumahan PNS, penguasaan aset tanah oleh pemda tersebut harus dilepaskan dulu. Tapi, itu kan harus dengan persetujuan DPRD, dan ini membutuhkan waktu lama," ujar Siswanto yang juga menjadi pembicara dalam Musyawarah Kerja Nasional Bapertarum tersebut. Untuk itu, ia mengusulkan, agar untuk kepentingan PNS pemindahtanganan tersebut tidak perlu dengan persetujuan DPRD. Siswanto mengaku, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemindahtanganan masih harus dengan persetjuaan DPRD. Selain itu, meskipun dalam UU Perbendaharaan Negara memungkinkan penggunaan tanah negara atau pemda untuk kepentingan PNS, namun ketentuan itu masih terlalu umum dan multitafsir. "Itu kan undang-undang, jadi masih terlalu umum. Sehingga diperlukan peraturan pelaksana. Apakah yang dimaksud kepentingan PNS itu juga perumahan? Kalau iya, apakah semua perumahan atau khusus rumahan dinas? Selain itu, apakah semua PNS berhak atau khusus pejabat tingkat tertentu?. Ini harus jelas dulu," ujar Siswanto.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130