Tantangan Berat, BTN Disarankan Tetap Bank Fokus

New Page 1 Bank Tabungan Negara (BTN) memiliki tiga tantangan di masa mendatang. Bank umum milik pemerintah ini, ke depan harus membutuhkan permodalan yang kuat, sanggup bersaing dengan sesama bank plat merah maupun bank swasta, serta perbaikan sistem back office dan front office BTN. SELAIN itu, BTN harus tetap dipertahankan sebagai bank yang fokus dalam pembiayaan sektor perumahan sehingga akan meningkatkan ketahanan BTN dan perbankan nasional secara umum. Hal itu merupakan rangkuman pendapat sejumlah pengamat ekonomi dan kalangan DPR yang dihubungi secara terpisah, kemarin, terkait ketidakjelasan pertimbangan kebijakan rencana merger BTN yang sempat dilansir kembali Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil. Center for Banking Crisis (CBC) merekomendasikan PT Bank Tabungan Negara dipertahankan sebagai bank fokus dalam pembiayaan sektor perumahan. Presdir CBC Ahmad Deni Daruri mengatakan, jika BTN dipertahankan sebagai bank fokus, paling tidak akan meningkatkan sistem ketahanan bank itu secara khusus dan secara umum bagi perbankan nasional menghadapi perilaku global ekonomi di masa yang akan datang. "Karena itu untuk meningkatkan outputnya, BTN sebaiknya dipertahankan sebagai bank fokus. Jika diakuisisi dengan bank lain dikhawatirkan nilai produktivitas totalnya akan menurun," katanya. Seperti diketahui, sinyalemen adanya kemungkinan pemerintah akan melakukan merger BTN dengan bank plat merah lain yang sempat merebak dua tahun lalu, kembali dilontarkan Meneg BUMN Sofyan Djalil, awal Oktober lalu. Saat itu, Meneg Sofyan Djalil mengatakan rencana akuisisi BTN bukan berarti menghilangkan likuiditas BTN. Menurut pengamat property Panangian Simanungkalit, pernyataan menteri itu jelas bertolak belakang dengan pernyataan sebelumnya untuk menjadikan BTN sebagai bank yang berdiri sendiri serta fokus di bidang perumahan. Seharusnya, lanjut Panangian, Meneg BUMN sekarang ini harus memiliki konsep yang jelas mau dikemanakan BUMN kita. Wacana yang dilontarkan meneg BUMN sempat mendapat reaksi DPR saat rapat kerja Menkeu dan Meneg BUMN dengan komisi Xl DPR, awal oktober lalu. "Mau bentuknya akuisisi atau merger BTN harus atas persetujuan DPR. Akuisisi itu kan barang lama yang sudah ditolak DPR saat diajukan Meneg BUMN yang lama Sugiharto. Kita sudah menolaknya, kok sekarang dilontarkan lagi. Itu kan langkah mundur,"kata anggota Komisi Xl Max Moein. Saat itu, Max juga sempat meminta Sofyan berhati-hati melontarkan wacana karena bisa membawa dampak buruk bagi bisnis BUMN. Di sisi lain, rencana pergantian direksi BTN yang sudah dilansir pemerintah sejak 2005 lalu, hingga kini justeru tidak jelas kabarnya. Akhir Agustus lalu, Meneg BUMN sempat menyatakan pihaknya telah mengirimkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon pengganti Dirut BTN kepada tim penilai akhir (TPA). TPA diketuai oleh Presiden dan beranggotakan wakil presiden, menteri negara BUMN, menteri departemen teknis dan kepala badan intelejen. (Rakyat Merdeka) YOG