Home  |  Tentang Kami  |  Produk  |  CSR  |  Unit Usaha Syariah  |  Hubungan Investor  |  Fasilitas Lainnya

BTN News


Targetnya, Terbentuk Enam Juta UKM Lagi

07/03/2006
 
New Page 1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) mentargetkan pembentukan enam juta unit Usaha Kecil dan Menengah pada periode 2005-2009. Hal ini untuk menghadapi persaingan di tingkat global. DEPUTI bidang Pengkajian Sumber Daya UKMK Noer Sutrisno mengatakan dalam perdagangan bebas dibutuhkan kekuatan pasar dalam negeri. Berdasarkan hasil kajian Departemen Koperasi menyebutkan usaha kecil dan menengah yang bisa bertahan saat menghadapi badai krisis ekonomi. Namun, untuk menghadapi persaingan perdagangan bebas, usaha kecil akan sangat lemah. "Oleh karena itu, perlu dilakukan peningkatan kewiraswastaan kepada para pelaku UKM," kata Sutrisno, beberapa waktu lalu. Namun, dia tidak merinci sektorapa saja yang akan dibentuk, dari enam juta unit tadi. "Yang jelas itu di luar sektor pertanian," katanya. Dalam pertemuan APEC, kata Sutrisno, UKM juga menjadi topik pembahasan yang mewarnai pertemuan. Dari situ dirumuskan bahwa Indonesia sebenarnya masih memerlukan 20 juta unit usaha baru yang harus terbentuk sampai 2020. Ini berdasar pada hasil perbandingan penduduk Indonesia dengan keperluan unit usaha. Menurut Sutrisno, beberapa persiapan perlu dilakukan, antara lain membentuk wirausaha baru dan pendirian institusi-institusi yang bisa menghasilkan para wirausaha atau yang disebut inkubator. "Kami masih membutuhkan sekitar 300 inkubator. Sedangkan saat ini, baru ada sekitar 56," kata Sutrisno. Langkah ini perlu dilakukan, jelas Sutrisno untuk meningkatkan unit usaha formal. Jika tidak,maka yang akan tumbuh lebih banyak sektor-sektor informal. Padahal, untuk menghadapi perdagangan bebas diperlukan usaha formal yang mempunyai badan-badan hukum. Namun, Sutrisno menegaskan tidak perlu dilakukan regulasiyang ketat. Ia beralasan, dengan adanya peraturan yang terlalu banyak justru akan menghambat perkembangan usaha kecil tersebut. "Biarkan mereka berkembang, tidak perlu regulasi-regulasian," katanya. Sebelumnya, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mengusulkan dana subsidi kompensasi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) disalurkan, sebagai kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah. Menurut Direktur Utama PNM, B.S Kusmuljono, subsidi BBM akan lebih berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan disalurkan sebagai kredit. Hal itu, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi juga akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Selain berharap, dari subsidi BBM, PNM juga mengusulkan agar sisa surat utang pemerintah yang dialokasikan kepada beberapabank pemerintah yang belum ditarik direalokasikan kepada PNM. Dari plafon surat utang pemerintah sebesar Rp 3,1 triliun yang sudah dialokasikan kepada Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Bukopin, BPD, PNM dan Perum Pegadaian, masih tersisa Rp 1,8 triliun yang belum ditarik. Dana ini, akan jatuh tempo pada Agustus 2005. Sedangkan, jatah PNM sebesar Rp 250 miliar semuanya sudah disalurkan. PNM, kata Kusmuljono, mengusulkan Rp 800 miliar dari yang masih tersisa direalokasikan kepada PNM. PNM pun, tambahnya, juga mengusulkan agar sebagian dana program kemitraan dan bina lingkungan yang disisihkan dari keuntungan BUMN dialokasikan ke PNM. Dana itu nantinya akan disalurkan sebagai kredit mikro dan UKM. PNM juga berharap, dana investasi Jamsostek yang selama ini diinvestasikan dalam bentuk surat berharga dan deposito, 5persennya dialokasikan untuk kredit mikro dan UKM. "PNM dapat mengelola dana untuk disalurkan kepada para karyawan, TKI dan pengusaha mikro lainnya," katanya. Per September 2004, kredit yang telah disalurkan PNM mencapai Rp 1,6 triliun dengan tingkat kredit seret, yaitu kurang dari 2 persen. Kredit itu disalurkan kepada 1.027 lembaga keuangan mikro dan menghidupi 900 ribu Kepala Keluarga. Kusmuljono sendiri memperkirakan potensi penyaluran kredit mikro untuk dua tahun kedepan melalui lembaga keuangan mikro sebesar Rp 3,5 triliun dan terkait dengan 3 juta Kepala Keluarga. Pada kesempatan itu, Kusmuljono juga meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang Keuangan Mikro dapat segera diselesaikan. Peraturan itu akan menjadi payung hukum bagi pengembangan lembaga keuangan mikro.  
<< Back
Copyright © 2013 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., All Rights Reserved
Menara Bank BTN, Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130