Jakarta, 8 Juli 2026 – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) memperkuat dukungannya terhadap Program 3 Juta Rumah melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI dalam pemanfaatan data statistik nasional, termasuk Data By Name By Address (BNBA). Kerja sama tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran pembiayaan perumahan, memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah, sekaligus mendukung penyusunan kebijakan perumahan nasional yang semakin berbasis data.
Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penyediaan data dan/atau informasi statistik serta pemanfaatan jasa layanan perbankan yang ditandatangani Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu bersama Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Rabu (8/7). Nota Kesepahaman tersebut berlaku selama lima tahun dan menjadi payung kerja sama kedua institusi dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan berbasis data.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan sektor perumahan merupakan salah satu motor penggerak perekonomian nasional karena memiliki efek berganda terhadap lebih dari 185 subsektor ekonomi. Di sisi lain, Indonesia masih menghadapi backlog kepemilikan rumah sekitar 9,9 juta unit, sementara kebutuhan rumah baru mencapai sekitar 700 ribu hingga 800 ribu unit setiap tahun. Kondisi tersebut menjadikan pembiayaan yang tepat sasaran sebagai salah satu kunci keberhasilan Program 3 Juta Rumah.
“Kita memiliki satu kebutuhan yang cukup besar, yaitu data. Kalau kita bisa memiliki data yang lebih baik mengenai siapa masyarakat yang belum memiliki rumah, bagaimana tingkat penghasilannya, bagaimana demografinya, itu yang kita butuhkan. Dengan data yang semakin baik, pembiayaan akan semakin tepat sasaran,” ujar Nixon.
Melalui kerja sama ini, BTN akan memanfaatkan data statistik dan BNBA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kebutuhan perumahan masyarakat berdasarkan lokasi, karakteristik sosial ekonomi, kemampuan beli, hingga potensi permintaan pembiayaan di berbagai wilayah.
Pemanfaatan data tersebut juga akan diperkuat melalui hasil Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang mampu mengidentifikasi karakteristik aktivitas usaha di berbagai wilayah, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta perkembangan ekosistem usaha yang mendukung sektor perumahan. Informasi tersebut akan menjadi referensi penting bagi BTN dalam memperkuat strategi pembiayaan, mengembangkan layanan yang lebih relevan, serta memperluas akses pembiayaan sesuai karakteristik ekonomi di masing-masing wilayah.
Nixon menambahkan, kebutuhan terhadap data yang berkualitas akan semakin penting seiring transformasi industri perbankan yang semakin mengedepankan pengambilan keputusan berbasis data.
“Makin ke depan, data tidak bisa dipisahkan dari pengambilan keputusan. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu mengolah data menjadi informasi sehingga bisa menjadi dasar dalam menentukan strategi dan kebijakan,” kata Nixon.
Selain pemanfaatan data statistik, kerja sama BTN dan BPS juga mencakup dukungan pelaksanaan sensus dan survei, pengembangan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, knowledge sharing, program magang, hingga kolaborasi pengembangan kompetensi di bidang statistik, data science, dan analisis data.
Bagi BPS, kerja sama ini juga menghadirkan manfaat berupa akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan BTN, mulai dari layanan pengelolaan dana, transaksi, fasilitas payroll, hingga pembiayaan perumahan subsidi maupun nonsubsidi beserta produk dan layanan keuangan lainnya. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sekaligus produktivitas pegawai BPS.
Nixon berharap kolaborasi berbasis data tersebut menjadi fondasi yang semakin memperkuat dukungan BTN terhadap Program 3 Juta Rumah dan pembangunan sektor perumahan nasional.
“Mudah-mudahan setelah kerja sama ini kita memiliki informasi yang jauh lebih baik untuk membantu pemerintah memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan Nota Kesepahaman tersebut menjadi landasan untuk memperkuat sinergi kedua institusi dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, serta peningkatan kesejahteraan pegawai.
“Kami berharap nota kesepahaman yang kita tandatangani hari ini menjadi landasan bersama untuk memperkuat sinergi kedua institusi, baik dalam penyediaan dan pemanfaatan data statistik, pengembangan sumber daya manusia, maupun peningkatan kesejahteraan pegawai melalui akses yang lebih mudah terhadap layanan perbankan BTN,” ujar Amalia.
Amalia juga menyampaikan apresiasi kepada BTN yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menyelesaikan pengisian sensus hingga seluruh kantor cabang di Indonesia. Menurutnya, hasil sensus tersebut akan menjadi referensi penting dalam memahami karakteristik aktivitas ekonomi nasional, termasuk untuk mendukung penyusunan strategi pembiayaan perumahan yang lebih presisi.
Sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman tersebut, BTN dan BPS akan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur implementasi teknis, termasuk penyusunan model pemetaan kebutuhan perumahan berbasis BNBA, identifikasi potensi permintaan pembiayaan, pengembangan kapasitas SDM, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala.
